JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengatakan bahwa kata perubahan semestinya tidak dimaknai bahwa hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dihilangkan. 

"Perubahan, saya ingin garis bawahi, bukan berarti menghilangkan yang kemarin. Kadang-kadang, kalau kita mendengar kata perubahan berarti hilang," kata Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh KAHMI di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

 Menurut Anies, ada empat bagian dalam perubahan, yakni apa yang harus dilanjutkan, dikoreksi, dihentikan, dan harus yang harus dilakukan. 

Ia mengungkapkan, pemilihan umum (pemilu) yang digelar selama lima tahun sekali merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk berhenti sejenak dan menentukan arah ke depan.

Anies mengibaratkannya dengan sebuah perjalanan kelompok pramuka atau pecinta alam yang dalam perjalanannya akan berhenti dalam periode tertentu untuk membuka kompas dan memastikan mereka masih berada di jalan yang benar. 

"Negara ini pun begitu, setiap 5 tahun berhenti sejenak, bukan untuk membandingkan dengan 2-3 periode kemarin, tapi untuk membandingkan arah yang kita tempuh masih sama dengan cita-cita negeri ini," kata Anies. 

Ia pun berpandangan bahwa pemimpin di masa mendatang seharusnya memastikan tercapainya tujuan negara yang disusun oleh pendiri bangsa, yakni mewujudkan keadilan sosial. 

"Jadi, titik berangkatnya itu UUD 45 dan titik ujungnya adalah keadilan sosial. Jadi, ketika kita melihat titik ke depan itu bukan semata-mata membuat garis lurus dari yang kemarin, bukan," kata Anies. 

"Sering sekali ketika kita berbicara seakan-akan pertanyaan mau melanjutkan atau tidak melanjutkan, justru ini adalah kesempatan untuk menarik garis dari arah awal republik ini," ujarnya lagi.


Sebelumnya, PDI-P blak-blakan meragukan janji Anies yang bakal melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 



Keraguan PDI-P berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah. Tepatnya, ketika program Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta ternyata tak dilanjutkan oleh Anies. 



"Kita lihat obyektif aja, apakah di Jakarta, apakah program Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot itu dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies? kan rakyat bisa menilai," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023), dikutip dari Kompas TV. 



Hasto mengatakan, program Jokowi di Jakarta yang sempat mandek pada era kepimpinan Anies. Kemudian, justru dilanjutkan oleh penerusnya, yakni Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.


Program yang diteruskan Heru misalnya, kelanjutan program sodetan Sungai Ciliwung. 



"Kemudian, begitu Pak Heru memimpin baru dilakukan sodetan untuk mencegah banjir dengan melakukan koneksitas Sungai Ciliwung tersebut, ini kan tidak dilakukan," ujar Hasto. 



"Sampai Menteri PUPR, Pak Basuki yang terkenal hebat di dalam membangun infrastruktur itu pun tidak berdaya, ini kan rakyat bisa melihat," katanya lagi. 



Sebaliknya, Hasto mengingatkan masyarakat Indonesia untuk pintar dalam menilai sosok calon pemimpin Indonesia. 



Ia tak ingin masyarakat terjebak oleh keterampilan berbicara seseorang. 



"Sehingga, mari kita lihat pemimpin itu secara obyektif dari kinerjanya. Jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat keterampilan berbicara," ujar Hasto.



sumber



pak anies siap melanjutkan program2 pak jokowi gan