Sri Mulyani: Ada 964 pegawai Kemenkeu diduga memiliki harta tidak wajar dan 16 kasus dilimpahkan ke hukum




Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat 964 pegawai di instasinya yang diduga memiliki harta kekayaan yang tidak wajar.

Dia menambahkan, jumah tersebut berasal dari 266 surat laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2007 hingga 2023 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi 964 itu akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh kami Kemenkeu atau yang diidentifikasi oleh PPATK,” kata Sri Mulyani dalam keterangan pers antara Menkeu, Menko Polhukam terkait temuan PPATK, di Jakarta, Sabtu (11/03).

Sri Mulyani menegaskan, dari 266 surat PPATK, sebanyak 185 surat merupakan permintaan dari Kemenkeu.

“Dari surat-surat tersebut kita sudah melakukan tindak lanjut, semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami mau meluruskan sore hari ini, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami, baik permintaan dari kami maupun inisiatif PPATK, semua ditindaklanjuti,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani merinci, dari jumlah tersebut, terdapat 86 laporan PPATK yang ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan bukti-bukti tambahan.

Kemudian, Kemenkeu juga telah menindaklanjuti audit investigasi 126 kasus dan melaksanakan rekomendasi hukuman disiplin kepada 352 pegawai.

"Ada juga surat dari PPATK yang memang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawainya sudah pensiun, atau memang tidak ditemukan info lebih lanjut, atau info itu menyangkut pegawai yang bukan Kemenkeu," tambah Sri Mulyani.

Dia juga mengatakan akan membantu dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjalankan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pegawai Kemenkeu yang diduga melakukan pelanggaran pidana.

“Dan ada 16 kasus yang kami melimpahkan ke aparat penegak hukum,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD melakukan konferensi pers terkait temuan PPATK, Sabtu (11/03).
SUMBER GAMBAR,KEMENTERIAN KEUANGAN
Keterangan gambar,
Menkeu Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD melakukan konferensi pers terkait temuan PPATK, Sabtu (11/03).

Kemudian, Sri Mulyani mengatakan, terdapat 69 pegawai Kemenkeu yang menjalani investigasi sejak pekan kemarin karena diduga memiliki harta kekayaan yang tidak wajar .

“Informasi dari kami, 29 orang beresiko tinggi dan 68 pegawai resiko menengah… Sampai minggu depan, kita akan selesaikan seluruh investigasi tambahan… nanti Pak Irjen akan lapor ke saya bagaimana data-data dan klarifikasi yang diperoleh,” katanya.

Sri Mulyani juga merespon pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya yang mengungkapkan bahwa ada transaksi mencurigkan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu, yang sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

“Jadi info Rp300 triliun itu, sampai siang ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat,” kata Sri Mulyani.

Mahfud MD menjelaskan bahwa Rp300 triliun yang diungkapkannya adalah transaksi aneh yang melibatkan ratusan pegawai Kemenkeu, dan angka itu bukan jumlah korupsi.

“Kami ambil sampel tujuh dari sekian ratus [orang] yang disampaikan, itu saja sudah Rp60 triliun, hitungan intelijennya,” kata Mahfud.

Mahfud juga menegaskan bahwa dugaan transaksi mencurigakan bukan hanya terjadi di Kemenkeu, namun juga di perbagai kementerian dan lembaga.

“Saya ingatkan di sini, di kementerian lain, kita juga punya data banyak tentang ini [transaksi mencurigakan].

“Orang beli proyek, seakan tidak ada apa-apa, tapi dia bikin perusahan cangkang, istrinya bikin ini itu, yang tidak jelas juga siapa pelangannya, uangnya bertumpuk di situ,” ujar Mahfud.


Rafael Alun Trisambodo meminta maaf atas kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satrio.

Terungkapnya dugaan kepemilikan harta kekayaan yang tidak wajar di jajaran pegawai Kemenkeu ke publik bermula oleh dugaan kepemilikan harta eks pejabat ditjen pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Komisi Pemberantasan Korupsi pun mengumumkan pihaknya telah memulai penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan Rafael.

Langkah ini diambil setelah KPK memeriksa LHKPN Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. LHKPN yang dipublikasi KPK pada 2022 menunjukkan harta kekayaan Rafael berjumlah Rp56,1 miliar.

Selain merujuk pada LHKPN, Rafael Alun juga diduga memiliki saham di enam perusahaan, dan memiliki uang tunai dalam jumlah besar, salah satu contoh yang terungkap yaitu sebesar Rp37 miliar dalam safe deposit box.

Harta kekayaan Rafael disorot publik menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan putranya, Mario Dandy Satriyo. Mario menganiaya D, 17 tahun, hingga koma. Mario kini berada dalam tahanan di Polres Jakarta Selatan.

https://www.bbc.com/indonesia/articl...s/cw0eykk6dnro

Iki joss. Ngueri. Aq no komen karo berita iki.