Sumber Gambar

Pemilu merupakan hal yang wajar dilakukan oleh negara demokrasi seperti Indonesia. Umumnya, pemilihan pemimpin dan dewan perwakilan ini diadakan lima tahun sekali. Dan pada tahun 2024 nanti, akan kembali dilaksanakan pemilu yang juga bertujuan untuk mencari pengganti Jokowi yang akan habis masa jabatannya pada 2024 nanti.

Akan tetapi, baru-baru ini ada isu yang beredar bahwa pemilu 2024 ditunda. Hal ini sebenarnya berawal dari gugatan dari Partai Prima kepada KPU. Mereka merasa dirugikan oleh KPU yang tidak meloloskan partai tersebut ke pemilu 2024. Alhasil, mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya merekas empat menggugat ke Bawaslu, tapi Bawaslu menyatakan KPU tidak bersalah.

Sedangkan Partai Prima merasa KPU telah melakukan kesalahan berupa ketidakakuratan proses verifikasi yang menyebabkan mereka tidak memenuhi syarat (TMS) untuk melaju ke pemilu 2024. Partai Prima menyalahkan Sistem Informasi Partai Politik yang diduga mengalami kekeliruan. Hal inilah yang melatarbelakangi PN Jakpus memerintahkan KPU untuk menunda semua tahapan Pemilu.


Sumber Gambar

Hal ini menuai polemik dari berbagai pihak. Banyak dari pakar hukum yang lantas tidak setuju dengan keputusan ini karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa pemilu dilaksanakan selama setiap lima tahun sekali.

Untuk bunyi pasalnya akan TS share di reply.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Pemilu ditunda berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 431 Ayat (1) antara lain:

1. Kerusuhan

Kerusuhan besar yang menyebabkan berbagai agenda negara terganggu. Pada saat ini pemilu tidak mungkin dilangsungkan karena berpotensi menjadi sasaran para perusuh. Dan pada akhirnya berakhir dengan hasil yang tidak maksimal.

2. Gangguan Keamanan

Apabila sedang dalam gangguan keamanan seperti dalam situasi perang misalnya, maka pemilu bisa jadi ditunda. Karena peralihan kepemimpinan menurut TS sangat tidak efektif di tengah ketidakamanan negara. Sehingga menurut TS akan lebih baik jika masalah diselesaikan lebih dulu.

3. Bencana Alam

Jelas bencana alam adalah suatu yang tidak bisa diprediksi. Pada saat seperti ini negara sedang susah dan banyak orang di luar sana yang terdampak. Maka dari itu akan lebih baik untuk menunda pemilu dan lebih mengutamakan pemulihan negara pasca bencana. Tapi menurut TS, tergantung skala bencananya, apabila berskala nasional baru pemilu bisa ditunda.


Sumber Gambar

Sementara itu pihak Istana buka suara mengenai isu ini. Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan bahwa KPU akan tetap bekerja sebaik mungkin dan akan memberikan yang terbaik. Ia mengingatkan supaya masyarakat tidak termakan dengan isu yang marak beredar akhir-akhir ini. Jangan terprovokasi dengan putusan PN Jakarta Pusat.

Menurut TS, ini akan menjadi PR bagi KPU sebelum melangsungkan Pemilu 2024 nanti. Masalah seperti ini harusnya masih bisa mereka tangani. Jangan sampai pemilu ditunda dan pada akhirnya akan merembet ke isu 3 periode dan lain sebagainya.

Sebelumnya pada 23 Februari, sempat ada salah satu Ketum Parpol yang menyuarakan untuk penundaan pemilu. Alasannya tidak masuk akal, ia menyebut pemilu akan lebih baik ditunda karena Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca covid-19. Hal ini dikemukakan oleh Muhaimin Iskandar, Ketum PKB.


Sumber Gambar

Ya semoga saja apapun yang terjadi nantinya KPU tetap diberikan kemudahan agar pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya tanpa kendala. Dan kita bisa memilih pemimpin baru yang akan menggantikan pemimpin sebelumnya.



Kalian apakah setuju pemilu ditunda?

Sumber: Link Referensi 1, Link Referensi 2
Tulisan dan Narasi Pribadi