Mulusnya jalan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam merampungkan proyek sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur sempat mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo.

Namun, berlanjutnya pembangunan sodetan yang sudah mangkrak enam tahun itu ternyata tak terlepas dari bantuan pemerintah pusat.

Belakangan diketahui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menganggarkan sama sekali dana pembebasan lahan sodetan Kali Ciliwung.

Anggaran pembebasan lahan seluruhnya dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


Hal itu terungkap dalam rapat Komisi D DPRD DKI bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada, Rabu (1/2/2023).

Dalam rapat beragenda anggaran pembebasan tanah tahun 2023 itu, awalnya Wakil Ketua Komisi D Nova Harian Paloh bertanya anggaran dana pembebasan lahan sodetan Kali Ciliwung dialokasikan oleh pemerintah pusat atau Pemprov DKI Jakarta.

"Pak Yusmada, saya minta keterangan sedikit aja mengenai sodetan Ciliwung. Ini kan digembor-gemborkan katanya mangkrak nih, di SDA (DKI). Nah, sodetan itu gimana, tanggung jawab (Pemerintah) Pusat atau kita? Mangkraknya di mana?" tanya dia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.


Yusmada menyebutkan, anggaran dana pembebasan lahan termasuk pembuatan sodetan Kali Ciliwung berasal dari Pemerintah Pusat, tepatnya Kementerian PUPR. "Sodetan itu, baik pembebasan lahannya maupun fisiknya, oleh Kementerian PUPR," tuturnya.

Nova lalu ingin mempertegas bahwa Pemprov DKI memang tak mengalokasikan anggaran untuk program sodetan Kali Ciliwung.

"Berarti, bukan kita ya?" tanya dia.

"Bukan," jawab Yusmada.



Dalam kesempatan itu, Yusmada berujar Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan dana dalam proses pra-perencanaan pembangunan sodetan, yakni penentuan lokasi (penlok). Menurut dia, penlok itu juga dilakukan sesuai dengan arahan Kementerian PUPR.



Usai menyesuaikan dengan arahan Kementerian PUPR, gubernur DKI Jakarta lalu menandatangani penlok sodetan Kali Ciliwung.

"Gubernur (DKI Jakarta) membentuk panitia persiapan pengadaan lahan. Ujungnya adalah penlok. Penloknya itulah yang ditandatangani oleh gubernur," ungkap Yusmada.


Adapun program sodetan membutuhkan anggaran pembebasan lahan karena pembangunan jalan keluar air (outlet) di Kebon Nanas terhalang oleh sejumlah rumah milik warga.

Pemprov DKI kebagian tugas untuk mendata warga yang terdampak pembebasan lahan hingga menyiapkan tempat tinggal untuk para warga tersebut.

Ada 24 kepala keluarga (KK) ber-KTP DKI Jakarta di Kebon Nanas yang terdampak pembebasan lahan untuk outlet sodetan Ciliwung.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko menyatakan, semua warga itu sudah direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Semuanya direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu, warga yang tidak ber-KTP DKI Jakarta harus dipulangkan. Namun, ia tidak mengungkapkan ada berapa KK yang dikembalikan ke daerah masing-masing.


kompas.com


Jok jok....dia yg koar2 mangkrak, ternyata pemerintah pusat sendiri yang bikin mangkrak.

6 tahun loh, dari sejak Ahok Djarot ga dikucurin itu dana