TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal usulan Kementerian Agama untuk menaikan biaya haji pada 2023 menjadi Rp 69 juta. Ma'ruf menilai selama ini pemerintah telah memberikan subsidi yang tinggi, sehingga sudah sewajarnya besaran subsidi yang berdampak pada kenaikan ongkos haji.

"Kemarin itu, subsidi yang diberikan untuk ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen. Karena itu maka hasil pengembangan dana haji itu terambil banyak," ujarnya saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023.

Baca juga: Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

Ma'ruf Amin berujar jika besaran subsidi ongkos haji tetap besar seperti tahun lalu maka dikhawatirkan dana bantuan untuk jemaah haji tidak bisa berkelanjutan. Artinya, bila subsidi tahun ini terlalu besar maka tahun depan biaya haji bisa lebih tinggi lagi. Terlebih, menurutnya, dana itu bisa digunakan untuk pengembangan program haji yang lainnya. "Nanti haji berikutnya tidak bisa lagi diberikan subsidi," tuturnya.

Itu yang menjadi alasan pemerintah berencana melakukan penyesuaian biaya haji agar pemberian subsidi bisa lebih berimbang. Kementerian Agama yang bertugas mengusulkan besaran biaya haji yang dinilai pas. Kemudian DPR akan membahas besaran yang tepat. "Saya harapkan nanti ketemu besaran yang lebih rasional yang bisa dipahami oleh para jemaah haji dan berkelanjutan juga," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya haji yang harus dibayarkan oleh calon jemaah pada 2023 menjadi sebesar Rp 69 juta. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.Sedangkan 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah. Biaya tersebut nantinya digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784, akomodasi di Mekah Rp 18.768.000, akomodasi di Madinah Rp 5.601.840, dan biaya hidup Rp 4.080.000. Kemudian biaya lainnya yaitu visa sebesar Rp 1.224.000 dan paket Layanan Masyair sebesar Rp 5.540.109.

"Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian," kata Yaqut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, Jumat 20 Januari 2023.

https://bisnis.tempo.co/read/1683941...-terlalu-besar