JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak ingin buru-buru mendeklarasikan Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

Sebab, ia mengatakan, ada pihak-pihak yang ingin menjegal agar kerja sama ketiga partai politik (parpol) tidak terwujud.

“Ada yang tidak ingin koalisi perubahan ini terjadi, karena masyarakat makin banyak yang menginginkan perubahan,” ujar AHY dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (20/1/2023).

“Sehingga opsinya hanya dua, bergabung atau berupaya agar Koalisi Perubahan ini tidak berwujud,” katanya lagi.

Soal waktu deklarasi, AHY tak mengungkapkan secara rinci. Tetapi, ia menegaskan ingin fokus mematangkan kesepakatan antara ketiga parpol.

“Bagi kami, waktu sangatlah berharga. Karena itu, deklarasi harus disiapkan dengan matang,” ujar AHY.

Ia mengatakan, pihaknya terus mendorong agar kesepakatan bersama Nasdem dan PKS dilakukan dengan mengedepankan rasionalitas.

Termasuk, pemilihan figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang membawa semangat perubahan, perbaikan, dan kemenangan.

“Makanya harus diyakinkan betul, siapa yang kita yakini bisa membawa agenda kemenangan. Setiap partai pasti punya subjektivitas, tapi jika ingin menang kita harus mengedepankan rasionalitas,” katanya.

Diketahui Koalisi Perubahan hingga kini belum juga terbentuk.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, tak ingin lagi mengusulkan tanggal deklarasi bersama.

Pasalnya, Nasdem pernah meminta agar deklarasi dilakukan 10 November 2022, tetapi Demokrat dan PKS belum menyetujuinya.

Saat ini, menurut Willy, giliran Nasdem yang menunggu ajakan dari PKS dan Demokrat.

“Kami justru yang ingin menunggu tawaran dari teman-teman yang lain. Ya masa Nasdem terus yang kebelet,” kata Willy dihubungi wartawan, Selasa (17/1/2023).

https://nasional.kompas.com/read/202...ubahan-terjadi

Nah kan...plei piktim lagi si agus mah

Gini gus...mari kita bicara dengan logika.

Jgn bodohi masyarakat dgn kalimat2 yg tdk mendidik.

Setiap partai itu punya hak berkoalisi dgn partai2 yg lain.

Negara mana bisa ikut campur dan menjegal.

Itu kembali ke partai2 yg akan berkoalisi.

Sedangkan dunia politik itu dinamis dan bisa berubah2.
Semua kembali keinginan partai2 itu sendiri.
Jgn bawa masyarakat..
Sepanjang ane tau.
Partai politik berkoalisi itu tdk pernah melibatkan masyarakat dan masyarakat juga biasanya terima hasil dri partai2 yg berkoalisi