Jakarta - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari buka suara terkait heboh dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 silam. Dia menyebut kontrak dengan Pasar Jaya sudah berakhir di akhir 2020.

"Intinya, memang kalau kami sih pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020. Kita tunggu saja ya itu barang siapa ya," kata Premi pada wartawan di Agro Edukasi Wisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Dirinya juga mengatakan, pihaknya telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 terkait penyaluran bansos. Laporan pertanggungjawabannya pun sudah rampung dan diperiksa pada 2021.

"Sudah pemeriksaan di 2021, 2022. Sudah. Kan saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos) ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kan 2021 ya," tuturnya.

Selain itu, Premi menegaskan siap jika diminta keterangan lebih lanjut jika di perlukan oleh pihak berwenang.

"Sebagai perangkat daerah, kita harus memberikan keterangan sebaik-baiknya," ujar Premi

Sebelumnya dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 silam senilai Rp 2,85 triliun ramai dibahas di media sosial. Kabar itu disampaikan oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka melalui akun twitternya @kurawa. Dia juga menyoroti beras yang tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulogadung.

"Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 2,85 Triliun. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik neh," ujar Rudi dalam akun twitternya @kurawa seperti dilihat, Kamis (12/1).

"Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di Gudang sewaan di Pulogadung," lanjut dia.

Penjelasan BP BUMD DKI

Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan beras yang ada di gudang Pulogadung itu merupakan stok sisa dari retail perusahaan.

"Sementara untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," kata Fitria saat dihubungi detikcom, Kamis (12/1/2023).

Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Dia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini.

"Di mana terhadap sisa stok tersebut Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," jelasnya.

"Terkait dugaan korupsi, sepertinya bukan kewenangan BPBUMD untuk menjustifikasi," tambah dia.

detikcom telah berupaya menghubungi Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan tak merespon.

https://news.detik.com/berita/d-6513...sai-akhir-2020

Hmmm...