TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengklaim penyelesaian polemik SDN Pondokcina 1 merupakan hasil kinerjanya melobi pemerintah pusat untuk membangun ruang kelas baru di SDN Pondokcina 5.

“Alhamdulillah, RKB (ruang kelas baru) akan dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023,” kata Idris seperti dilansir situs resmi Pemkot Depok, Jumat, 16 Desember 2022.

Idris mengatakan, sejak awal dirinya memang ingin merelokasi siswa SDN Pondokcina 1 ke satu gedung yakni SDN Pondokcina 5. Namun karena kondisi gedung sekolah yang dituju tidak dapat menampung seluruh siswa, ada alternatif lain yakni di SDN Pondokcina 3.



Wali Kota Depok itu menuturkan dia pun melakukan pendekatan komunikasi dengan pemerintah pusat agar memberikan bantuan untuk pembangunan RKB di SDN Pondokcina 5, sebagai tempat relokasi siswa SDN Pondokcina 1.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menyebut, tindakan Mohammad Idris tidak masuk akal. Apalagi urusan pendidikan adalah hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Padahal 2023 dia anggarkan Rp 60 miliar untuk pembangunan alun-alun. Untuk urusan yang nggak wajib dia bela belain tuh, untuk urusan yang wajib dia ngemis-ngemis ke Pemerintah Pusat, kan malu-maluin kalau benar,” kata Ikravany.

Politikus PDIP itu mengatakan, rencana relokasi SDN Pondokcina 1 sudah digaungkan oleh Pemerintah Kota Depok sejak pertengahan tahun 2022. Artinya masih ada kesempatan bagi Mohammad Idris untuk memasukkannya ke dalam rencana pembangunan di tahun 2023.



“Pembangunan ruang kelas baru di SDN Pondokcina 5 kan hanya lima sampai enam kelas, masa bangun alun-alun Rp 60 miliar bisa, bangun ruang kelas harus ngemis, ini kan memalukan,” kata Ikra.

https://metro.tempo.co/read/1669166/...pdip-memalukan