Sebuah video audiensi antara Kementerian Keuangan dengan Pemda Kabupaten Meranti beredar dan menjadi viral di sosial media. Dalam video tersebut, bupati Meranti Muhammad Adil terlihat sangat emosional dan meninggikan suaranya dihadapan tim dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Lucky Alfirmawan. Tak sampai disitu, bupati Adil juga sempat mengeluarkan kata-kata keras yang menyebut orang Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan. Adil juga mengatakan mengaku eneg melihat wajah Dirjen yang mengurusi perimbangan antara keuangan pusat dan daerah tersebut.

Telisik demi telisik, persoalan tersebut rupanya dipicu oleh Dana Bagi Hasil (DBH) produksi minyak bumi yang kini tengah dieksplorasi oleh pemerintah di daerah kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Awalnya bupati mempertanyakan mengapa hanya mendapat alokasi 115 Milyar tahun ini atau hanya naik sekitar 700 juta dari tahun sebelumnya. Padahal menurut Muhammad Adil, produksi minyak atau lifting mengalami kenaikan berkisar antara 3.000-4.000 barel perhari sehingga produksi keseluruhan menjadi hampir 8.000 barel perhari. Hal itu dirasakan tidak adil dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Padahal menurut bupati Meranti, kabupaten Meranti adalah salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi di provinsi Riau dengan kisaran jumlah sekitar diatas 25 %. Bupati beralasan dia membutuhkan anggaran yang banyak untuk melakukan kegiatan pembangunan dan menjangkau berbagai pelosok di daerahnya. Bupati Meranti tersebut juga tidak segan-segan mengancam akan bergabung dengan negara tetangga dan angkat senjata bila keinginannya tak terpenuhi.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ada perubahan aturan terhadap Dana Bagi Hasil yang mana yang mendapatkan tidak hanya daerah penghasil tetapi juga daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil minyak. Lebih lanjut pihak Dirjen mengajak agar hal tersebut agar didiskusikan lebih lanjut.

Bupati Adil mengatakan bahwa dirinya telah berulang kali bersurat kepada Menteri Keuangan dan meminta bertemu langsung namun pihak Kemenkeu selalu meminta pertemuan online. Padahal pihak bupati menginginkan pertemuan tatap muka langsung karena hal tersebut adalah persoalan yang sangat urgen.

Belakangan stafsus Menteri Keuangan membantah keras tudingan bupati Meranti tersebut dan mengatakan kalau apa yang disampaikan oleh bupati Meranti tersebut ngawur dan tidak berdasar. Bupati Meranti pun sudah menadapatkan teguran dari Mendagri dan diminta agar menyelesaikan persoalan ini baik-baik.

Melihat fenomena diatas, kejadian semacam sebenarnya bukan sesuatu yang langka dan mengagetkan. Banyak daerah-daerah dengan sumber daya alam yang melimpah di Sumatera dan Kalimantan, khususnya, tidak merasakan dampak yang sepadan dengan apa yang mereka miliki. Padahal, kekayaan alam di daerah tersebut telah habis dikeruk tahun demi tahun. Mssyarakat malah tidak pernah merasakan manfaatnya dan ironisnya jumlah pengangguran dan masyarakat miskin bertambah dari tahun ke tahun.

Jika dipikir secara logis, apa yang disampaikan oleh bupati Meranti tersebut sebenarnya juga adalah uneg-uneg yang mewakili perasaan para kepala daerah lainnya di Indonesia. Bagaimanapun terlepas dari kontroversinya, apa yang dilakukan oleh Muhammad Adil adalah hal yang heroik dan patut diberi aplaus.

Kedepannya, kiranya ini menjadi catatan pemerintah pusat agar lebih cermat dan berimbang lagi dalam menentukkan porsi anggaran di masing-masing daerah. Kalau tidak, hal-hal semacam ini akan masif terjadi dan tentu saja sangat tidak diharapkan. Sesuai janji presiden Jokowi, dia akan membangun dengan filosofi Indonesia Sentris. Artinya, setiap daerah utamanya yang menyumbangkan devisa bagi negara, harus diberi perhatian dan penanganan khusus dari segi anggaran. Jangan sampai menjadi seperti Papua yang hingga saat ini berkutat dengan KKB akibat ketidakseimbangan dan mengelolanya.

Agan dan sista, silahkan memberikan opini anda dengan santuyy...
Sumber :

https://bisnis.tempo.co/amp/1667547/...ana-bagi-hasil

https://www.google.com/amp/s/amp.kom...-ditegur-keras