Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengajukan usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 3,2 triliun agar dapat cair di tahun ini.

Dana tersebut ditujukan untuk pemenuhan porsi ekuitas sebesar 25 persen untuk pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) mencapai USD 1,45 miliar atau setara Rp 22,66 triliun (kurs Rp 15.639 per dolar AS).
Pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, pembengkakan biaya itu berdasarkan dua asersi audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga total biaya proyek KCJB mencapai USD 7,5 miliar atau Rp 117,2 triliun.

Lanjut dia, Komite KCJB pun menyepakati angka pembengkakan biaya dari hasil audit BPKP tersebut agar dipenuhi oleh 25 persen ekuitas konsorsium KCJB, 75 persen sisanya berasal dari pinjaman atau utang.


Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo di Webinar Nasional bertajuk Mewujudkan Dunia Usaha Tanpa Korupsi yang digelar secara daring, Rabu (28/4). Foto: Dok. Istimewa

"Dari hasil rapat komite, memang kita sepakati untuk mengadopsi hasil asersi BPKP, dan cost sebesar USD 1,45 miliar dan dipenuhi 25-75, 25 ekuitas dan 75 pinjaman," ujarnya saat rapart dengan Komisi VI DPR, Selasa (1/11).

Dia menjelaskan, untuk memenuhi porsi ekuitas sebesar 25 persen tersebut, proyek KCJB harus dipenuhi oleh kas negara melalui PMN kepada PT KAI yang hingga saat ini belum cair.
Dengan demikian, Tiko mengajukan usulan pencairan PMN untuk KAI bisa dilakukan sebesar Rp 3,2 triliun di tahun ini. Dia pun meminta dukungan dari Komisi VI agar menyetujui usulan tersebut.
"Kami mengajukan dukungan kepada Komisi VI untuk bisa melakukan PMN dalam cadangan investasi APBN 2022 sebesar Rp 3,2 triliun untuk memenuhi porsi 25 persen ekuitas atas cost overrun project KCJB," kata dia.

Sementara sisa 75 persen dari pembengkakan biaya proyek KCJB, lanjut dia, akan dipenuhi oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB). Sejauh ini, pemerintah masih bernegosiasi terkait struktur pembiayaan dan penjaminan fasilitas tambahan proyek KCJB.

DPR Belum Setuju Pencairan PMN Rp 3,2 T untuk KAI


Aria Bima saat menghadiri rapat panja Jiwasraya dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Sementara itu, dalam rapat Komisi VI DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima tersebut, belum memutuskan untuk menyetujui pencairan PMN KAI yang diajukan Tiko sebesar Rp 3,2 triliun di tahun 2022.

Aria berkata, Komisi VI DPR menerima penjelasan Kementerian BUMN terkait tambahan PMN tahun 2022 kepada KAI sebesar Rp 3,20 triliun yang berasal dari cadangan investasi 2022 dengan tujuan alokasi pemenuhan setoran modal porsi Indonesia untuk proyek KCJB.
"Atas rencana tambahan PMN tersebut akan dilakukan pendalaman lebih lanjut kepada PT KAl (Persero) dan PT KCIC," tandas Aria.

link

Minta Cair tahun ini gan