Liputan6.com, Jakarta Asian Development Bank (ADB) menyuntik dana USD 500 Juta atau setara Rp 7,8 Triliun untuk mendukung reformasi BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut kalau dana itu masuk ke kas negara atau APBN.

Dengan begitu, kucuran dana itu tidak langsung masuk ke Kementerian BUMN ataupun ke tiap-tiap perusahaan pelat merah. Menurutnya, itu merupakan bentuk apresiasi dari ADB terhadap transformasi yang dilakukan BUMN.

"Bahwa ADB itu melihat reformasi struktural yang dilakukan oleh BUMN itu sangat bagus, sehingga mereka mengapresiasi dan melihat bahwa ketika ditengah pandemi, semua langkah-langkah transformasi yang dilakukan oleh BUMN sebagian besar berhasil, sehingga mereka berinisiatif untuk memberikan dukungan program ke APBN," terangnya kepada wartawan, Jumat (18/11/2022).

"Jadi dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN. Jadi ke APBN," tambah Arya menegaskan.

Arya menjelaskan kalau transformasi BUMN selama beberapa waktu belakangan menjadi latar belakang turunnya dana tersebut. Disamping itu, ini juga dinilai jadi bagian kontribusi yang berhasil didapatkan oleh Kementerian BUMN berbarengan dengan momentum Presidensi G20 Indonesia.

"Ini adalah kontribusi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ke BUMN-BUMN yang sudah melakukan transformasi sehingga mereka (ADB) menghargai," kata dia.

Untuk diktetahui, Asian Development Bank (ADB) sepakat memberikan pinjaman berbasis kebijakan senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,8 triliun (kurs Rp 15.600) untuk reformasi BUMN di Indonesia. Salah satu aspeknya, untuk memangkas jumlah perusahaan pelat merah.

link

pinjaman berbasis kebijakan senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,8 triliun gan