Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Puadi menilai pernyataan Presiden Joko Widodo dalam mendukung sejumlah bakal calon presiden bukan sebuah ketidaknetralan oleh pejabat negara.

Puadi berkata Jokowi menyampaikan pernyataan-pernyataan itu dalam konteks sebagai sebuah negarawan. Menurutnya, Jokowi memberi ruang kepada siapa pun untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pilpres.

"Bawaslu memandang pernyataan tersebut tidak dilihat sebagai bentuk ketidaknetralan pemerintah dalam Pilpres 2024, melainkan sebagai warning bagi Bawaslu untuk lebih merapatkan barisan dalam melakukan pencegahan terhadap bentuk pelanggaran pemilu," kata Puadi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Meski demikian, Bawaslu tetap berkomitmen mewujudkan pemilu berintegritas. Puadi mengatakan Bawaslu tetap akan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemilu.

Beberapa hal yang aman menjadi sorotan Bawaslu adalah ketidaknetralan ASN. Bawaslu juga akan memberi perhatian terhadap politisasi birokrasi.

"Dalam keadaan-keadaan tertentu, memberikan sanksi terhadap ketidaknetralan ASN dan adanya politisasi birokrasi untuk kepentingan calon-calon tertentu dalam Pilpres 2024," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan sejumlah pernyataan bernada dukungan terhadap bakal calon presiden. Salah satunya saat mendorong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden 2024.

"Dua kali di pilpres juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," ucap Jokowi pada puncak peringatan ulang tahun Perindo di Jakarta, Senin (7/11).

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...etidaknetralan