RUU Kesehatan, IDI: Rekomendasi Organisasi Profesi untuk SIP Masih Diperlukan

Senin, 07 November 2022 |  18:30 WIB



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan atau Omnibuslaw Kesehatan masih berjalan.

Salah satu isu yang dibahas yaitu terkait dengan Surat Izin Praktik (SIP). Dalam draf RUU Kesehatan, SIP tidak lagi melalui rekomendasi organisasi profesi medis atau yang sebelumnya diamanahkan pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum IDI, Slamet Budiarto tidak sepakat dengan penghapusan rekomendasi organisasi profesi medis untuk mendapatkan SIP. Menurutnya, rekomendasi profesi masih diperlukan untuk memverifikasi seorang dokter baik atau tidak dalam melayani masyarakat.

"Jika tidak siapa yang bisa menjamin misalnya ada dokter yang mau buka praktik apa bukti dia kompeten dan memiliki etik yang baik," terang Slamet pada Kontan.co.id, Senin (7/11).

Slamet menilai, saat ini pemerintah tidak memiliki sumberdaya manusia yang bisa melakukan screning dokter untuk membuka praktik.

Ia menyebutkan, IDI bukan hanya memberikan rekomendasi izin praktik kepada dokter, melainkan juga memberikan pembinaan etik pada Dokter.

"Kalau semuanya wewenangnya dilimpahkan kepada pemerintah tidak bisa berjalan optimal karena kuwalahan," tambahnya.

Slamet mengatakan, jika permasalahan dalam pengajuan rekomendasi SIP memakan waktu yang lama, lebih baik pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri yang mengatur terkait penentuan waktu penerbitan rekomendasi SIP.

"Bukan malah meniadakan," jelas Slamet.

Selain itu, Slamet menegaskan, IDI menolak RUU Kesehatan menggunakan metode Omnibuslaw, karena dianggap tidak ada urgensi terkait hal ini. Menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah pembahasan terkait pembiayaan kesehatan, terlebih katanya Indonesia belum menerapkan standar pembiayaan yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 15% dari APBN.

https://nasional.kontan.co.id/news/r...sih-diperlukan

RUU pesanan dr PDSI kah ?