Jakarta - Penghuni rumah susun (rusun) campuran Graha Cempaka Mas meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencabut surat keputusan (SK) yang diterbitkan eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka meminta SK yang membatalkan kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dicabut.

"Kami minta Penjabat Gubernur DKI Pak Heru untuk memperhatikan masalah ini. Kami berencana audiensi dengan Pak Heru supaya menganulir SK Gubernur Anies," kata Ketua PPRS Campuran Graha Cempaka Mas, Herry Wijaya, seperti dilansir Antara, Kamis (3/11/2022).

Menurutnya, keputusan Anies itu tertuang dalam SK Gubernur Nomor 1047 Tahun 2022, yang mencabut keabsahan pengurus rusun campuran yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), itu.

"SK itu diterbitkan pada 14 Oktober 2022 atau dua hari sebelum lengser dari jabatannya pada 16 Oktober. Kami merasa dizalimi," imbuhnya.

Apabila tidak ada titik temu, pihaknya berencana melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI.

"Kalau tidak ada kemajuan, kami akan PTUN-kan SK Pak Anies," ucapnya.

Dia menjelaskan keputusan Anies mencabut keabsahan kepengurusan itu merugikan para penghuni rusun.

Dia mengaku terkena dampak, seperti tidak memiliki wewenang mengakses fasilitas perbankan dan memberi upah kepada petugas keamanan karena kepengurusan rusun tak lagi memiliki kekuatan hukum setelah muncul SK Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Kami juga tidak bisa mengajukan kredit, kami tidak bisa juga membayar kebersihan. Semuanya tersendat karena kami tidak lagi diakui statusnya," ucapnya.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta itu, lanjut dia, bertentangan dengan putusan kasasi Tata Usaha Negara pada 1 Agustus 2022, yang mengesahkan kepengurusan mereka dan telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko tidak merespons konfirmasi wartawan yang diajukan melalui pesan WhatsApp ataupun telepon terkait tuntutan penghuni rusun campuran itu.

https://news.detik.com/berita/d-6385...-kami-dizalimi

Dzalim gimana, sih?