Jakarta - 

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Suhud Alynudin, memberikan interupsi saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Interupsi diberikan untuk menyampaikan pesan kepada Heru Budi Hartono yang menjabat Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

Pantauan detikcom, Senin (17/10/2022), dalam rapat paripurna yang membahas tentang pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, interupsi disampaikan Suhud saat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi hendak menutup rapat.

Suhud sempat menyampaikan ucapan selamat kepada Heru. Dia lalu memberikan sejumlah pesan.

"Pertama harapan saya Pj Gubernur bisa menjaga harmoni dan aktivitas sosial di Jakarta. Dalam 5 tahun ini kita merasakan Jakarta jauh dari kegaduhan dan saya berharap ini bisa dipertahankan," kata Suhud.

Baca juga: Legislator PDIP Minta Pj Pengganti Anies Netral dari Polarisasi Politik

Suhud menyinggung penunjukan Pj Gubernur dilakukan oleh presiden. Dia lantas meminta Heru untuk bisa menjaga netralitas.

"Kedua, soal netralitas, kita sama-sama tahu bahwa Pj Gubernur ditunjuk presiden, saya berharap saudara bisa menjaga netralitas dan demokrasi di Jakarta dan melanjutkan kegiatan positif yang sudah terbangun dalam 5 tahun belakangan," ujarnya.

Seperti diketahui, pelantikan Heru telah digelar di Sasana Bakti Praja, Kantor Kemendagri Senin (17/10). Selain Heru, ada Penjabat Bupati Yapen dan Tolikara yang dilantik. Dalam keppres yang dibacakan, para penjabat gubernur akan menjabat selama satu tahun.

Setelah pembacaan keppres, para penjabat gubernur dan bupati mengucapkan sumpah dan janji jabatan. Setelah pengambilan sumpah dan janji, para penjabat gubernur menandatangani berita acara sumpah dan janji serta pakta integritas.


https://news.detik.com/berita/d-6353...unjuk-presiden

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memberikan interupsi saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Dia menyinggung soal Pj Gubernur DKI ditunjuk oleh Presiden.

"Pertama harapan saya Pj Gubernur bisa menjaga harmoni dan aktivitas sosial di Jakarta. Dalam 5 tahun ini kita merasakan Jakarta jauh dari kegaduhan dan saya berharap ini bisa dipertahankan," kata Suhud.

Macam preman, kalau di berdayakan, maka preman pun ga bikim gaduh, jadi uang keamanan maksudnya uang anti gaduh, lu bayar gw ga gangggu, lu nolak bayar gw acak-acak



"Kedua, soal netralitas, kita sama-sama tahu bahwa Pj Gubernur ditunjuk presiden, saya berharap saudara bisa menjaga netralitas dan demokrasi di Jakarta dan melanjutkan kegiatan positif yang sudah terbangun dalam 5 tahun belakangan," ujarnya.


nah, nyang ini nih, teriak minta netralitas, selama jadi angggota DPRD dari PKS apakah netral dalam menyampaikan aspirasi? Ataukah hanya mendukung bahkan menjilat Gubernur yang menguntungkan dirinya serta par-tai nya saja?