DETIK - Roni Dwi Susanto sudah tidak tahan lagi. Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu memilih mundur dari jabatannya pada awal September 2021. Begitu banyak desakan kepentingan yang memaksanya mengangkangi sejumlah aturan saat menjabat posisi yang seharusnya digenapinya sampai 13 Januari 2022 ini. Kepada seorang pejabat tinggi di LKPP yang juga merupakan saudara dekatnya, Roni menyampaikan kegusarannya itu.

Sumber detikX yang mengetahui cerita ini menyebut Roni mundur lantaran terus didesak dua orang dekat Presiden Joko Widodo untuk segera menayangkan kendaraan listrik di situs web E-Katalog. Ini merupakan sebuah situs jual-beli daring yang dikhususkan untuk pemerintah. Dua orang dekat Jokowi yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko.

Dalam sejumlah rapat pada 2021, kata sumber ini, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kerap menyindir Roni. Sebab, Roni enggan diajak bekerja sama memasukkan produk kendaraan listrik ke E-Katalog. Roni dianggap membangkang perintah Jokowi yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“(Luhut dan Moeldoko) bilangnya, ke depan, mobil listrik akan jadi ini (mobil pemerintahan)-lah. Jadi pemerintah harus siap-siap gitu-lah. Mobil nasional nanti akan jadi mobil listrik,” terang sumber ini kepada reporter detikX pada akhir Agustus lalu.

Padahal waktu itu, sumber ini bilang, Roni bukannya tidak mau memasukkan kendaraan listrik ke E-Katalog. Roni hanya mempertanyakan kebutuhan pengadaan dan kesiapan infrastrukturnya. Pertimbangan Roni ini sudah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan aturan turunannya, yaitu Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2021.

Kedua aturan itu, pada intinya, mensyaratkan setiap produk yang masuk ke E-Katalog telah terverifikasi. Verifikasi dilakukan mulai sisi harga hingga infrastruktur. Sebab, dalam aturan ini, LKPP akan menjadi salah satu pihak yang turut bertanggung jawab jika suatu hari ditemukan masalah pada produk-produk di E-Katalog.

“Jadi lebih mempertanyakan segala sesuatunya. Jangan sampai dibeli nanti mangkrak. Kita sudah beli mobil listrik itu, tapi nggak terpakai, karena nggak ada charger-nya,” kata sumber tersebut.

Ketika dimintai konfirmasi terkait cerita ini, Roni enggan berkomentar banyak. “Biarkan saja menjadi pilihan saya untuk mundur karena ketidakmampuan saya melaksanakan hasrat-hasrat yang muncul untuk kebaikan bangsa ini,” kata Roni melalui pesan singkat kepada reporter detikX pada Selasa, 12 Juli 2022.

Mundurnya Roni dari jabatan Kepala LKPP membuat proses penayangan kendaraan listrik di E-Katalog berjalan mulus. Sejak September tahun lalu, produk listrik dapat masuk dengan mudah ke E-Katalog tanpa proses verifikasi. Salah satu perusahaan kendaraan listrik yang ikut berjualan melalui E-Katalog adalah PT Mobil Anak Bangsa (MAB). Perusahaan ini didirikan Moeldoko pada 2017.

Penelusuran tim detikX di situs web E-Katalog menemukan perusahaan Moeldoko menjual delapan tipe bus listrik dengan harga Rp 3-5 miliaran per unit. Joanina Novinda, anak ke-2 Moeldoko, menjabat sebagai direksi di perusahaan tersebut.



Moeldoko membenarkan bahwa perusahaannya memang ikut berpartisipasi dalam penjualan bus listrik di E-Katalog. Dia bahkan mengaku produknya sudah dibeli oleh beberapa lembaga dan pemerintah daerah. Salah satunya bus listrik berukuran sedang seharga Rp 4,6 miliaran, yang dibeli oleh Departemen Perhubungan Pemerintah Provinsi Semarang dan Universitas Indonesia.

Moeldoko membantah kabar bahwa dia pernah menekan Roni untuk segera memasukkan produk kendaraan listrik ke E-Katalog. Menurut dia, desakan untuk menayangkan produk kendaraan listrik ke E-Katalog justru datang dari pemerintah daerah karena adanya kebutuhan pengadaan.

Luhut, melalui juru bicaranya Jodi Mahardi, juga membantah telah mendesak Roni memasukkan kendaraan listrik ke E-Katalog. Menurutnya, Luhut tidak punya kepentingan dan wewenang untuk mengintervensi kebijakan LKPP. Adapun rapat-rapat Luhut bersama LKPP hanyalah dalam konteks memaksimalkan produk lokal untuk bisa masuk ke E-Katalog.

Luhut memang tidak seperti Moeldoko, yang secara terang-terangan ikut berjualan kendaraan listrik di E-Katalog. Namun, waktu itu, dia melalui PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) rupanya telah berencana membangun sebuah perusahaan kendaraan listrik. Luhut diketahui masih memiliki sekitar 10 persen saham di perusahaan ini melalui PT Toba Sejahtera.

Pada November 2021, TOBA bersama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) pun resmi mengumumkan perusahaan gabungan bernama Electrum. Perusahaan ini rencananya membangun pabrik dan sejumlah infrastruktur kendaraan listrik.

Afiliasi Luhut dan Moeldoko dalam dua perusahaan kendaraan listrik inilah yang akhirnya mengindikasikan adanya kepentingan terselubung di balik mundurnya Roni. Bau kepentingan itu pun semakin menguat ketika Jokowi dan beberapa anak buahnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengguna maupun industri kendaraan listrik. Mulai pemberian insentif pajak, diskon listrik, hingga keringanan biaya untuk pembelian kendaraan listrik.

Terbaru, Jokowi meneken Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah. Melalui aturan ini, Jokowi ingin mengganti kendaraan operasional pemerintah dari sebelumnya berbahan bakar minyak menjadi listrik. Proses itu akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan.
TKP Selengkapnya

Hhmmm mencurigakan 🤔