Keraton Jogja Tolak Lepas Hak Milik Sultan Ground untuk Tol, Ini Kata DPRD

Jumat, 15 Apr 2022 17:12 WIB




Pembangunan jalan Tol Jogja-Bawen seksi 1 dimulai hari ini, Rabu (30/3/2022). (Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJateng)

Yogyakarta - Keraton Jogja menolak melepaskan hak kepemilikan tanah atas area Sultan Ground (SG) yang terdampak proyek tol di DIY. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menilai sikap tersebut sebagai upaya keraton untuk melindungi SG agar tidak hilang.

"Saya bisa memahami yang menjadi keputusan Keraton Jogja kemarin melalui GKR Mangkubumi kalau tidak salah yang menyampaikan statement itu, untuk tidak melepaskan tanah keraton dijadikan proyek tol ya," kata Huda membuka obrolan dengan detikJateng via telepon, Jumat (15/4/2022).

"Karena selama ini memang banyak ya sebelum Perdais DIY No 1 tahun 2017, di mana tanah keraton banyak sekali yang hilang, tidak lama dipakai tahu-tahu sudah jadi sertifikat pribadi yang nggak jelas, diakui orang (di luar pihak keraton)," sambungnya.

Karena itu, Huda menganggap langkah keraton yang menolak dengan tegas untuk melepas SG meski itu untuk proyek pemerintah sah-sah saja. "Jadi peristiwa ini kerap dihadapi pihak keraton karena itu keraton ingin supaya tanahnya tidak hilang lagi, nah salah satunya dengan sikap tegas ini," ujarnya.

Huda mengatakan meski tidak melepas, bukan berarti tanah SG tidak dapat digunakan. Hal ini yang harus dimengerti oleh masyarakat.

Karena merujuk Perdais No 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (biasa disebut tanah Pakualaman atau Pakualaman Ground), seluruh tanah milik keraton bisa digunakan, setidaknya untuk 3 hal, yakni kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan kebudayaan.

"Namun di sini tidak dilepaskan hak milik bukan berati tidak bisa digunakan. Sebab mekanisme penggunaan tanah keraton maupun Pakualaman sesuai dengan Perdais No 1 Tahun 2017 bisa digunakan untuk tiga hal, yaitu untuk kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan kebudayaan," jelasnya.

Lebih lanjut Huda menjelaskan mekanisme pemanfaatan tanah keraton dibagi lagi menjadi 3 yakni, sebagai perlindungan atas penggunaan dan pelepasan. "Merujuk dari ini keraton menolehkan tanahnya digunakan tapi tidak dilepaskan. Jadi lebih ke peminjaman tanah," ujarnya.

Huda mengatakan beberapa beberapa contoh peminjaman tanah keraton, bisa dilihat di DPRD DIY dan kompleks Kampus UGM. Dua instansi itu menggunakan tanah milik keraton dengan status pinjam.

"Mereka tidak beli, tapi pinjam. Jadi ini hanya masalah metode penggunaan saja," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya Keraton Jogja menolak untuk melepaskan hak kepemilikan atas Sultan Ground (SG) yang terdampak proyek tol di DIY. Keraton menawarkan sistem pinjam pakai untuk tanah SG yang digunakan untuk tol.

Penghageng Tepas Panitikismo atau Kepala Pertanahan Keraton Jogja GKR Mangkubumi menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan konsep pinjam pakai itu ke Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami sudah sampaikan itu, kami tidak mau tanah kami hilang," kata Mangkubumi di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (14/4).

Ia menjelaskan, sikap Keraton Jogja terhadap tanah kesultanan itu sampai saat ini belum berubah."Yang pasti kita nggak mau ada pelepasan (Sultan Ground)," katanya.

Meski tak akan melepas SG untuk jalan tol, kata Mangkubumi, Kementerian PUPR masih bisa memanfaatkan SG untuk tol dengan sistem hak pakai tanpa sewa atau tanpa kompensasi sepeser pun.

"Ya pakai saja, yang penting tanah kami tidak hilang. Ya monggo saja kalau mau sistem itu monggo. Kalau nggak kita nggak perlu jalan tol," tegasnya.

https://www.detik.com/jateng/jogja/d...-ini-kata-dprd