Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek kereta Jakarta-Bandung yang digarap konsorsium perusahaan Indonesia-China kini tersandung masalah. Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, namun diperkirakan baru selesai pada pertengahan 2023. Biaya pembangunan pun membengkak.

Biaya pembangunan mega proyek infrastruktur itu mengalami cost overrun menjadi US$ 8 miliar atau setara Rp 114,2 triliun.

Angka tersebut membengkak US$ 1,9 miliar, dari rencana awal sebesar US$ 6 miliar. Pembengkakan biaya memang tak terhindarkan lantaran ada beberapa acuan harga yang harus disesuaikan. Selain itu, penambahan waktu estimasi pelaksanaan proyek juga turut berdampak terhadap biaya proyek.

Adapun beberapa pembengkakan biaya proyek tersebut disebabkan karena pengadaan lahan yang memakan waktu hingga berdampak pada kenaikan harga tanah. kondisi geologi di tunnel 2, penggunaan frekuensi GSM-R, instalasi listrik dan lainnya, hingga faktor pandemi Covid-19.

Bahkan, China Development Bank (CDB) dikabarkan telah meminta pemerintah Indonesia ikut menanggung cost overrun yang terjadi atas proyek tersebut. Namun, pemerintah tidak langsung memenuhi permintaan tersebut karena perlu ada pembahasan dan kajian mendalam.

"Setahu saya masih dibahas karena ada permintaan agar cost overrun ini jgua di cover oleh pemerintah Indonesia," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo.

Jika menelisik ke belakang, China pada saat itu bukanlah satu-satunya investor yang berminat terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jauh sebelum itu, sudah ada Jepang yang bahkan sudah melakukan studi kelayakan untuk pembangunan kereta semi cepat rute Jakarta-Surabaya.

Kala itu, Jepang ingin menggarap proyek tersebut selama ada jaminan pemerintah. Jaminan yang dimaksud adalah apabila proyek tiba-tiba berhenti di tengah jalan, pemerintah Indonesia dapat memberikan pendanaan dan mampu melanjutkan proyek tersebut hingga benar-benar tuntas.

Namun, China justru menawarkan proposal yang membuat pemerintah akhirnya 'luluh'. China pada saat itu mengaku siap untuk menggarap mega proyek tersebut tanpa adanya jaminan pemerintah, alias tidak ada sepeserpun uang yang akan keluar dari kas keuangan negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan juga selalu menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan uang rakyat yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita swerahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi pada September 2015 lalu.

Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak memberikan jaminan atau garansi apa pun untuk proyek tersebut. Pasalnya, pengerjaan seluruh proyek dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.

"Jadi sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN yang melakukan yang namanya B to B," kata Jokowi.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ai-duit-rakyat

China itu terbagi dua jenis:

1. Cina Daratan: Cina Totok alias Konghucu (Mayoritas) berada di china

2. Cina Nasionalis: Cina Pro Barat (Amerika Serikat) ada di Taiwan, Hongkong, dan Indonesia

China modern rata rata sekarang mereka agak malu ngomong cina, mereka sangat kebarat baratan, maunya sekolah di eropa dan amerika, gak mau sekolah di china.