Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo juga blak-blakan mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dia mengungkapkan Penyertaan Modal Negara harus segera cair supaya proyek ini bisa terselesaikan.

"Ini yang kemarin ditayangkan saat RDP di komisi VI disampaikan menteri BUMN dan kemarin dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support, dan apabila ini tidak cair di 2022 ini maka penyelesaian proyek ini akan terhambat juga," ungkap Didiek dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022).

Didiek menjelaskan hal ini disebabkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China juga semakin menipis.


"Mungkin cash flow dari KCIC itu hanya akan bertahan sampai bulan September sehingga kalau ini belum turun maka cost over run ini yang harapannya selesai pada Juni 2023 ini akan terancam mundur," katanya.

Namun menurut Didiek perencanaan trial pada acara G20 November mendatang masih akan terus dilakukan. 

Didiek menjelaskan masalah pada proyek KCIC Ini ini juga bermula dari kontraktor. "Kalau perusahaan bukan penyelenggara kereta api tentu menjadi masalah," jelasnya.

Berlanjut hingga 2019 proyek ini molor karena permasalahan pembebasan lahan. Hingga pada akhirnya KAI menjadi lead konsorsium pada proyek ini.

Begitu juga permasalahan pembengkakan biaya dimana pada awal proyek itu diestimasi hanya US$ 6 miliar, namun saat ini berpotensi naik sekitar Rp 1,17 miliar - Rp 1,9 miliar.

"Ini awalnya dari pembebasan lahan, yang besar dari EPC US$ 600 juta sampai US$ 1,2 juta, relokasi jalur utilisasi dan biaya financing cost. kemudian biaya head office dan operasi," jelasnya.

Dari paparanya Didiek menjabarkan biaya kenaikan EPC mengalami kenaikan US$ 0,6 miliar - US$ 1,2 miliar, pembebasan lahan US$ 0,1 miliar - US$ 0,3 miliar dan biaya head office dan pra operasi naik US$ 0,5 - US$ 0,2 miliar.

Berlanjut pada biaya kontijensi naik US$ 0,2 miliar, financing cost naik US$ 0,2 miliar, biaya lainnya US$ 0,05 miliar.

Sehingga diperkirakan ada kenaikan biaya mencapai US$ 1,176 miliar - US$ 1,9 miliar. Adapun posisi cost over run yang menjadi tanggung jawab pihak Indonesia mulai dari Rp 2,5 triliun - Rp 4,1 triliun. Dimana diusulkan untuk dipenuhi melalui PMN tahun anggaran 2022 setelah ada keputusan dari Komite Kereta Cepat.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ncam-terhambat