Pimpinan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)Egianus Kogeya (kiri) dan Pemne Kogeya di Markas Kodap III Ndugama Derakma, Papua.

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB -OPM) mengirimkan surat ke Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Surat yang dikirim 4 Juni 2022 itu berkaitan dengan rencana kunjungan Perdana Menteri yang baru dilantik itu ke Indonesia.

“Sebelum kunjungan ke Indonesia, diplomat TPNPB-OPM sudah kirim surat ke PM,” kata juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom lewat pesan teks, Sabtu, 4 Juni 2022.

Surat dalam bahasa Inggris itu dikirim atas nama Akouboo Amatus Douw, yang ditulis sebagai Chairman of Diplomatic Council Free Papua Movement. Douw mengatakan bahwa banyak rakyat Papua Barat yang dilukai dan dibunuh saat memprotes rencana pemekaran Papua dan otonomi khusus.

Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa konflik antara pemerintah Indonesia dan OPM merupakan konflik memperjuangkan kemerdekaan, sehingga harus tunduk pada hukum HAM internasional. Douw menuturkan telah banyak laporan dari PBB mengenai pelanggaran HAM dan pembunuhan yang terjadi di Papua.

Dia mendorong agar PM Australia, Menteri Luar Negeri Australia dan delegasi pemerintah Australia yang akan berkunjung ke Indonesia untuk membahas masalah Papua saat bertemu Presiden Joko Widodo. “OPM meminta Perdana Menteri Australia, Menteri Luar Negeri dan delegasi pemerintah Australia untuk membahas konflik bersenjata, kemanusiaan dan HAM dengan Presiden Indonesia Joko Widodo,” seperti dikutip di surat itu.

Anthony Albanese akan berkunjung ke Indonesia pada 5-7 Juni 2022. Ini merupakan kunjungan bilateral pertamanya setelah ia dilantik jadi kepala pemerintahan Australia. Pada kunjungannya, Albanese bakal bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Annual Leaders Meeting.

https://nasional.tempo.co/read/15984...a/full&view=ok

PM Anthony Albanese mampir ketemu Presiden Jokowi karena Indonesia sangat penting bagi pemerintahannya 
Sementara kelompok seperatis ingin meniru langkah seperatis Timtim yang membawa isu HAM dalam diskusi Indonesia dan Australia.
Beruntung ada perjanjian Lombok 2006 tapi bisa jadi tafsir pemerintahan Albanese  akan berbeda walaupun kemungkinan besar Albanese  lebih mementingkan persahabtan dengan Indonesia