Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranono menegaskan pemerintah daerah (pemda) bersama aparat keamanan untuk menindak sekelompok orang yang ingin menggantikan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila dengan ideologi lainnya.

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi viralnya video konvoi pemotor yang membawa atribut bertuliskan “Kebangkitan Khilafah” di media sosial. Video tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin di dua daerah berbeda, yaitu Brebes di Jawa Tengah dan Cawang di Jakarta Timur.

“Kemarin banyak berita berseliweran, bahwa ada kelompok yang kemudian jalan pakai sepeda motor membagi-bagikan flyer (selebaran) khilafah. Langsung saya cek di mana itu. Ternyata di tempat saya, ada di Brebes,” kata Ganjar Pranowo dalam acara webinar Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 sekaligus memperingati HUT ke-5 Dokter Bhinneka Tunggal Ika secara daring, Rabu (1/6/2022).

Langsung saja Ganjar melakukan komunikasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan pemda setempat. Ia menegaskan jangan pernah ragu melakukan tindakan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila.

“Langsung saya komunikasi dengan intelijen, komunikasi dengan pemda. Jangan pernah ragu pada soal itu. Karena ini sebuah tindakan yang harus kita klarifikasi dengan cepat dan dengan segera. Maka inilah, kemudian kita lakukan tindakan,” ujar Ganjar Pranowo.

“Dan kami komunikasi dengan aparat keamanan. Saya sampaikan anda jangan ragu pada soal seperti ini. Karena mereka telah berani menampilkannya dengan keberanian yang luar biasa,” lanjut Ganjar Pranowo.

Kalau pemerintah dipenuhi keraguan dalam mengambil tindakan terhadap kelompok seperti ini, maka pemerintah tidak akan berani mengambil tindakan apa pun. “Maka keraguan tidak boleh, yang kemudian membikin kita tidak mengambil tindakan apapun,” tegas Ganjar Pranowo.

Seperti diberitakan, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan, Khilafatul Muslimin memiliki cita dan ideologi yang sama dengan HTI, yang sudah dibubarkan pemerintah.

Bedanya, HTI merupakan gerakan transnasional dan memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin mengeklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah yang terpilih.

Diterangkan Nurwakhid, genealogi Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari NII karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII. Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Ngruki. Ia juga ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia tahun 2000, walaupun memilih tidak aktif.

Baraja, pemimpin Khilafatul Muslimin, telah mengalami 2 kali penahanan. Pertama pada Januari 1979 berhubungan dengan Teror Warman, ditahan selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun, berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985.

Gerakan Khilafatul Muslimin mudah berafiliasi dengan jaringan kelompok teror seperti ISIS. Bahkan pada masa kejayaan ISIS pada tahun 2015, Rohan Gunaratna, peneliti terorisme dari Singapura, menggolongkan Khilafatul Muslimin telah berbaiat kepada ISIS.

Terkait masalah ini, tambahnya, BNPT yang diamanatkan sebagai leading sector untuk melakukan koordinasi pencegahan terhadap paham yang dapat mendorong terorisme telah mengkoordinasikan pemerintah daerah, Forkopimda di seluruh wilayah NKRI untuk mewaspadai gerakan ini karena bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme.



Sumber :
https://www.beritasatu.com/news/9341...ndak/?view=all