Rektor Prof Al Makin membuka Seminar Nasional dengan tema 'Urgensi Moderasi Beragama Dalam Mencegah Paham Radikalisme di Lingkungan PTKIN /Dok. Dema UIN Sunan Kalijaga.

BERITA SUBANG - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Al Makin mengajak masyarakat untuk menerapkan sikap dan perilaku beragama yang baik dan santun dan bukan memenuhi konten media dengan simbol-simbol agama yang berlebihan.

"Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk merenungkan kembali bagaimana beragama yang lebih baik dan lebih santun. Kembali ke tengah dalam beragama," kata Rektor dalam sambutan pembukaan Konferensi Penyiaran Indonesia yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Minggu 22 Mei 2022 seperti dilansir Antara.

Menurut Rektor, banyak sekali materi penting yang bisa dikemas menjadi pesan-pesan keagamaan melalui berbagai konten baik di media sosial.

"Seperti mengajak berbuat kebaikan, (mencegah) pemanasan global, kerusakan lingkungan, isu pulau Jawa yang akan tenggelam, kerukunan dalam perbedaan, moderasi beragama," kata Al Makin.

Jika mengamati konten-konten di medsos, Youtube, atau televisi yang dipenuhi konten-konten agama atau simbol simbol agama yang berlebihan, menurut dia, itu tanda masyarakat sedang tidak baik-baik saja, sedang berkonflik, berebut kekuasaan, atau berebut yang lainnya.

"Itu semua menjadi cermin cara beragama yang bukan intinya beragama. Agama menjadi candu, dan bukan menjadi penuntun akhlak," katanya.

Dia juga mengatakan hasil riset menunjukkan bahwa konten di medsos, Youtube, dan televisi dipenuhi simbol-simbol agama yang berlebihan, ritual agama yang berlebihan, siaran televisi religi menjadi sangat religius. "Ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia sedang berkonflik," katanya.

Demikian juga hasil riset yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia melakukan umrah atau haji berkali kali, juga banyak membangun masjid, tetapi tidak memakmurkannya. "Itu artinya masyarakat Indonesia sedang tidak baik-baik saja," katanya.

"Jika tidak segera disadari dan melakukan pembenahan, justru akan membahayakan eksistensi Bangsa Indonesia," katanya.

Ketua Panitia Konferensi Penyiaran Indonesia Tariq Yasid mengatakan konferensi yang digelar pada 22-24 Mei dengan tema "Mewujudkan Media Komunikasi dan Penyiaran yang Berbasis Etika, Moral dan Kemanusiaan menuju Peradaban Baru" tersebut diawali dengan Diseminasi Potret Siaran Religi di Televisi.

Menurut dia, potret siaran religi menjadi salah satu rangkaian dari pelaksanaan penelitian indeks kualitas siaran televisi sepanjang tahun 2022, yang melibatkan para dosen dan peneliti dari 12 universitas ternama di Indonesia, termasuk UIN Sunan Kalijaga dengan pengendali riset lapangan, Dr. Bono Setyo.

"Dengan melibatkan para dosen dan peneliti dari perguruan tinggi diharapkan dapat mengkritisi siaran religi, dan mendapatkan pengayaan konsep-konsep komunikasi yang baik untuk memperbaiki siaran religi di televisi," kata Bono Setyo.***

https://beritasubang.pikiran-rakyat....BVb2lGbV9oTg..

Ya mau bagaimana lagi. Di IG, TikTok, Twitter, hingga Youtube konten agama laku keras dan konten kreator serta influencer melihat itu sebagai sumber cuan

Pihak TV melihat rating tayangan agama tinggi dan dijadikan sumber cuan juga

Kalau mengenai masalah masyarakat kita sedang berkonflik, mungkin ada benarnya juga. Mungkin ini sudah jadi konflik ratusan tahun hingga ribuan tahun. Pemeluk suatu agama pasti ingin agamanya jadi agama paling berpengaruh di masyarakat sehingga mereka secara gencar promo berlebihan.

Geografis mungkin juga sangat berpengaruh. Di Eropa, Amerika, Asia Timur alamnya ganas sehingga masyarakatnya tidak memprioritaskan agama melainkan cara bertahan hidup.

Di Indonesia dan negara lain yang dilintasi garis khatulistiwa alamnya enak membuat rakyatnya gak perlu pusing bertahan hidup sehingga bisa maksimal dalam beragama dari cara yang biasa hingga cara yang paling lebay

Hal yang patut disyukuri adalah di tahun 1915 Belanda mengesahkan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië atau sekarang dikenal dengan KUHP.

Secara teori, kita bersatu karena dasar negara serta Bhineka Tunggal Ika. Secara praktek, kita bersatu dan ogah ribut karena takut kena pasal KUHP