Rabu, 18 Mei 2022 19:27

Suasana terbaru di lokasi pembangunan ITF Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/10/2021) 

Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Acos aka Abdul Qodir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR -Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara atas adanya permasalahan dalam intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.

Sebab, ITF Sunter dikabarkan mandek akibat ditinggal investor.

"Ya yang ITF Suter itu kan sudah di putus ya kontraknya oleh Jakpro, sekarang Jakpro diberi kesempatan mengambil langkah-langkah ya," katanya saat meninjau SMKN 24 Jakarta, Rabu (18/5/2022).


Orang nomor dua di DKI ini pun mengklaim pihaknya bakal mencari investor baru untuk proyek pembangunan tempat pengelolaan sampah ITF Sunter ini.

Namun langkah pertamanya menyoal evaluasi lantaran telah ditinggalkan investornya.

"Yang pertama nanti dilakukan dievaluasi pemenang kedua dan seterusnya, Yang ketiga nanti bisa dihadirkan investor baru," jelasnya.

Dilansir dari wartakotalive.com, legislator DKI Jakarta mendorong, adanya pembangunan tempat refuse derived fuel (RDF) untuk menangani persoalan sampah.

RDF merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar, salah satunya batu bara.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, kehadiran RDF bisa menjadi solusi atas mandeknya pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara yang awalnya diklaim bisa menangani sampah di Jakarta.

Apalagi total sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TSPT) Bantargebang, Kota Bekasi milik Pemprov DKI Jakarta mencapai 7.000 ton per hari.

“Kami mendorong adanya RDF-RDF lain, paling tidak sedikit menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di DKI Jakarta,” ujar Ida usai rapat kerja dengan eksekutif pada Selasa (17/5/2022).

Masterplan dari pembangunan pengolahan sampah dalam kota Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, yang sempat diproyeksikan selesai pada tahun 2022 mendatang. (Dok. Jakpro)

Ida tidak menampik ada plus-minus dalam pembangunan RDF.

Sisi baiknya, anggaran yang disiapkan lebih rendah dari ITF yakni sekitar Rp 900 miliar, seperti RDF di Bantargebang, Kota Bekasi. Namun, minusnya adalah sampah yang dikelola tidak sebesar ITF.

“Pembangunan RDF memang anggarannya kecil tapi ada manfaatnya. ITF juga ada, tetapi kan pemerintah harus membayar tipping fee (kepada pihak ketiga), tapi RDF Rp 850 miliar nggak perlu bayar tipping fee,” kata Ida.

“Kalau bicara tipping fee setiap tahun itu besar, lebih baik pemerintah mengeluarkan uang sekali satu tahun, selesai dan tidak lagi membayar kecuali untuk biaya operasional saja,” sambung Ida dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut dia, dengan biaya yang lebih rendah, RDF hanya bisa menangani 2.000 ton sampah setiap hari, dengan komposisi 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru. Dia menganggap, idealnya ada empat RDF lagi yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

“Saya pikir empat RDF bisa untuk menggantikan ITF, ini kalau ITF tidak jalan ya. Kemudian lokasi RDF yang kemarin itu (di TPST Bantargebang) sekitar 6-7 hektar yang dibeli hampir sama dengan ITF, pembiayaannya justru lebih murah dan tidak perlu bayar tipping fee,” jelasnya.

Sumber