Terkini.id, Jakarta – Ketua DPC PDIP Bogor, Bayu syahjohan bela Bupati Bogor, Ade Yasin yang terjerat kasus suap. Sebagaimana diwartakan bahwa Bupati Bogor, Ade Yasin beberapa waktu lalu ditangkap KPK karena terjerat kasus suap.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Bayu Syahjohan menilai Bupati Ade Yasin terjerat kasus suap oknum pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) imbas birokrasi gaya lama di lingkungan Pemkab Bogor, Jawa Barat.

Bayu meyakini hal itu terjadi akibat kelalaian yang diperbuat oleh kebiasaan lama para pejabat birokrat sehingga menjerat bupati sebagai seorang politikus.

“Saya maklum apa yang disampaikan Ibu Ade Yasin yang terpaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya,” ucapnya di Bogor, dikutip dari GenPI.co, pada Kamis, 5 Mei 2022.

Menurut dia, birokrat di Pemkab Bogor tidak seperti sosok Ade Yasin yang terbuka dan transparan.
Banyak kalangan pejabat yang dinilainya tertutup dan cenderung enggan melayani.


“Bupatinya baik, transparan dan terbuka, tetapi hanya beberapa pejabat saja yang seperti beliau, sisanya tidak. Mari kita kupas sama-sama mana yang memberikan pelayanan baik mana yang tidak. Ayo dong berubah, saya saja sulit berkomunikasi, apalagi masyarakat biasa,” tuturnya.

Meski begitu, Bayu berharap pelayanan Pemkab Bogor kepada masyarakat terus berjalan normal dengan adanya kasus tersebut.

“Kami atas nama keluarga besar PDIP Kabupaten Bogor dan saya secara pribadi sangat prihatin dengan apa yang dialami kepala daerah ini. Saya yakin betul Ibu Ade Yasin adalah pemimpin yang cukup baik, di mata masyarakat maupun diri saya secara pribadi. Ini adalah musibah,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa momentum Idul fitri bisa menjadi momentum bagi kalangan eksekutif di Pemkab Bogor untuk memperbaiki diri.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021.

https://makassar.terkini.id/bela-bup...pdip-dia-baik/



terpaksa....anda sedang bercanda bung kader pdip...

Kronologisnya jelas demi citra politiknya yaaa wajib WTP hingga bisa di banggakan kaya gubenur tetangga...keuntungan politisnya jelas kog bisa terpaksa