Jakarta - Penyelidikan kasus dugaan korupsi berkaitan dengan Formula E Jakarta masih dilakukan KPK. Sudah sejauh mana perkembangannya?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penyelidik KPK masih mengumpulkan informasi perihal berbagai aspek dalam perkara dugaan korupsi itu. Penyelidik KPK turut mencari tahu tentang penyelenggaraan kegiatan serupa di negara lain.

"Sejauh ini proses penyelidikan terus berjalan dan kita masih mencari informasi-informasi misal menyangkut bagaimana penyelenggaraan Formula E di negara lain. Apakah ada semacam commitment fee dan lain sebagainya. Kami juga sedang mengupayakan untuk meminta keterangan dari pihak yang menerima transfer dana dari Pemprov DKI," ucap Alexander di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2022).

Informasi yang sama digali penyelidik KPK dari JakPro selaku penyelenggara balap mobil listrik itu. Alexander turut mengatakan bila informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan anggaran untuk acara-acara yang tujuannya bisnis.

"Tentu nanti kami akan dalami terus termasuk dari JakPro selaku penyelenggara, bagaimana penyelenggaraan, perkembangan dari rencana penyelenggaraan Formula E itu, bagaimana kajiannya misalnya apakah dari hasil studi kelayakan itu memang proyek atau kegiatan event layak atau menguntungkan dari sisi bisnis, kan ini bisnis kan," ucap Alexander.

"Dari Kemendagri juga sudah menyebutkan, bahwa anggaran pemda tidak boleh digunakan untuk event yang tujuannya bisnis, jadi penyelenggaraannya harus B2B, jadi tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD, nah itu sudah ada sebetulnya informasi yang dari Pemda, dari Kemendagri ketika diminta masukan oleh Pemprov DKI," imbuh Alexander.

Selain itu, Alexander menyoroti perihal adanya pembayaran dari Pemprov DKI untuk penyelenggaraan Formula E DKI. Hal ini menjadi perhatian KPK berkaitan dengan periode jabatan Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir pada tahun ini.

"Kita lihat semua dari berbagai aspek tersebut, yang jelas saat ini sudah dilakukan pembayaran Rp 560 miliar untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan, 2022, 2023, 2024, dan itu melampaui periode gubernur saat ini. Kan nanti Gubernur DKI saat ini berakhir September apa November ya, tahun 2022," ucap Alexander.

Menurut Alexander, KPK akan mendalami semua kemungkinan demi mengusut dugaan korupsi terkait Formula E ini. KPK akan mendalami apakah ada kerugian negara atau tidak.

"Tidak ada ketentuan bahwa seorang pejabat itu tidak boleh mengikat suatu kontrak yang memakai anggaran yang melewati pemerintahan yang bersangkutan, ada ketentuan seperti itu. Tentu nanti ini yang akan kami dalami dengan meminta keterangan ahli, bagaimana terkait kerugian negaranya, apakah sudah terjadi kerugian negara," paparnya.

Alex mengatakan fee itu bentuknya masih dalam bentuk uang muka. Alex memastikan saat ini KPK masih bekerja mencari informasi dan bukti.

"Karena sifatnya masih uang muka, biaya yang dibayar di muka dan ini masih tercatat sebagai asetnya, tercatat sebagai aset di dalam laporan keuangan Pemprov DKI, belum masuk biaya. Bagaimana nanti pembiayaannya? Kita lihat, nanti penyelenggara bulan Juni mungkin dia mau fiksasi atau dihapuskan sepertiga dari biayanya, karena biaya itu kan untuk tiga tahun," katanya.

"Nah bagaimana nanti bentuk pertanggungjawabannya? Nanti akan kita lihat, bagaimana Dinas Olahraga itu mempertanggungjawabkan pembayaran yang dia lakukan itu termasuk mekanisme pembiayaannya bagaimana. Karena apa, itu uang keluar dari kas daerah, bukan keluar dari JakPro, nah ini masih kami dalami, dalam proses penyelidikan jadi masih banyak informasi yang perlu kita gali lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran dan penyelenggaraan dari Formula E sendiri," sambungnya.


Fee Rp 560 M Disoal Ketua DPRD

Terkait komitmen fee Rp 560 miliar, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi pernah menyinggung tentang fee itu. Kala itu Pras berkukuh ingin melanjutkan paripurna interpelasi Formula E.

Pras menyebut anggota Dewan ingin merinci kegunaan anggaran Rp 560 miliar yang bersumber dari APBD DKI untuk commitment fee.

"Sejak lama saya telah mengatakan bahwa interpelasi merupakan hak bertanya legislator pada kebijakan kepala daerah yang berdampak luas di tengah masyarakat. Dalam hal ini kami di DPRD DKI Jakarta hanya ingin mengetahui mengenai kucuran APBD senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation (FEO)," kata Prasetyo melalui Instagramnya, @prasetyoedimarsudi, seperti dilihat, Jumat (8/4).

Untuk memahami lebih dalam perihal biaya komitmen itu, detikcom pernah merangkumnya dalam tautan di bawah ini:

Dengan proses penyelidikan yang masih berlangsung ini KPK masih enggan berbicara banyak. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri terakhir masih berucap hal yang sama ketika ditanya tentang progres pengusutan perkara ini.

"Sekali lagi karena ini dalam proses penyelidikan artinya apa? Tim penyelidik itu masih mengumpulkan bukti-bukti, yaitu apa? Bahan keterangan dan informasi dari pihak-pihak yang dipanggil karena dalam proses penyelidikan itu tentu ada strategi bagaimana mengumpulkan bahan keterangan," ucap Ali pada Rabu (9/2).

Proses penyelidikan di KPK memang seringkali tidak terlalu terbuka ke publik. Sebab, nantinya dari proses itu KPK akan menentukan sikap untuk menaikkan status ke penyidikan atau malah menghentikannya.

"Tentu, kami tidak bisa mendetailkan apa materinya, siapa yang akan dan telah dipanggil di dalam proses penyelidikan ini karena sekali lagi, penyelidikan itu masih mencari peristiwa pidananya," kata Ali.

"Ketika nanti sudah ada peristiwa pidananya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bisa ditingkatkan ke proses penyidikan, baru nanti akan kami sampaikan perkembangannya apakah kemudian ditemukan ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, begitu," imbuh Ali.

https://news.detik.com/berita/d-6052...dki-disinggung

Pak anies memang luar biasa..

Btw.. Kayanya jokowi sengaja mancing2 nih..