Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp30 triliun di dalam APBN tahun depan untuk pembangunan IKN.

“Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk IKN baru, yaitu antara Rp27 triliun-Rp30 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/4).

Ia menjelaskan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mulai membangun infrastruktur dasar, dan gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan. Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk membangun berbagai simpul konektivitas di sepanjang jalan di IKN , serta juga untuk mulai membangun sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Ini juga untuk mendukung belanja sarana dan prasarana di bidang ketahanan dan juga bidang keamanan,” tuturnya.

Sri Mulyani menambahkan anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran infrastruktur dalam APBN 2023 yang oleh pemerintah masih diberikan ruang yang cukup besar yakni berkisar Rp367 triliun-Rp402 triliun.

Infrastruktur tahun depan, katanya, masih akan diberikan anggaran yang cukup siginifikan di dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai program penting. Proyek-proyek tersebut di antaranya perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi, selain itu juga infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara serta infrastruktur di bidang teknologi informasi, seperti satelit.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengibaratkan dana sekira Rp30 triliun sebagai modal awal untuk pembangunan IKN. Oleh karena itu, menurutnya, Badan Otorita IKN harus mampu mengelola modal awal ini dengan baik, yakni memprioritaskan apa saja yang akan dibangun dalam tahapan atau proses awal pembangunan Ibu Kota Negara baru ini.

“Di sini justru menjadi pertaruhan bagi Badan Otorita, bagaimana mengelola uang Rp30 triliun yang dipercayakan itu. Istilahnya kalau kita dagang, harus bisa membangun sebuah kota yang berkualitas, tidak usah besar,” kata Nirwono kepada VOA.

“Karena kalau kita lihat di UU, kawasan inti pusat pemerintahan luasnya 6.671 hektare, tentu tidak mungkin bangun sebesar itu dalam waktu dua tahun. Saya berpikir realistis mungkin gak 10 persen dari luas itu? berarti 600-700 hektare saja terbangun dalam waktu dua tahun saja itu sudah hebat,” tambah Nirwono.

Ia pun merekomendasikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur-infrastruktur dasar terlebih dahulu untuk tahap awal. Infrastruktur tersebut mencakup jalan, saluran air, taman dan satu gedung kantor bersama pemerintahan.


sumber :  https://www.voaindonesia.com/a/jokow...3/6532128.html