Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons usulan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 multitafsir.

Menurutnya, Jokowi seharusnya menyampaikan pernyataan yang tegas dengan taat pada konstitusi dan waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah diputuskan oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, dan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.


Baca Juga: IFG Progress : Industri Asuransi Umum di RI Masih Underdeveloped

"Multitafsir. Sebaiknya jelas dan tegas. Ikut konstitusi. Beliau dua periode dan Pemilu pada 14 Februari 2024," kata Mardani saat dihubungi, Senin (7/3).

Ia kembali menyampaikan, pernyataan Jokowi dalam menyikapi penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak tepat dan tidak jelas.

Mardani berkata, usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak proporsional jika tidak diikat dengan usulan amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Presiden adalah juga kepala negara, menjadi kompas bangsa. Mestinya tegas, jelas dan kuat menjaga prinsip," katanya.


Jokowi belum berkomentar secara terbuka terkait usulan penundaan pemilu. Akhir pekan lalu dia hanya bicara kepada Harian Kompas soal sikapnya terhadap wacana tersebut. Jokowi menyatakan akan taat kepada konstitusi.

Meski demikian, menurutnya, usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan bagian dari demokrasi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," imbuhnya.

Usulan menunda pemilu awalnya disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Namun, PKB terlihat seperti berbalik arah pada akhir pekan lalu. Wasekjen PKB, Luqman Hakim, berharap para pemimpin bangsa segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap diselenggarakan pada 14 Februari.


Menurutnya, pemimpin bangsa atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam forum satu meja itu antara lain Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, pemimpin lembaga tinggi negara, pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas), perwakilan akademisi, parpol koalisi pendukung pemerintah, hingga pihak berkompeten lain.

Ia berkata, kepastian waktu penyelenggaraan pemilu sangat penting bagi masyarakat, partai politik, dan pemerintah, mengingat wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah menjadi perbincangan dan permasalahan nasional.

"Di dalam forum satu meja itulah diumumkan dua hal penting secara resmi, yakni pertama bahwa Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan pada Rabu Tanggal 14 Februari 2024," kata Luqman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/3).


sumber: CNN Indonesia