Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti memandang imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal disiplin nasional ke TNI-Polri sudah tepat. Dia memandang, baik TNI maupun Polri harus netral, tidak berpolitik, serta menjunjung tinggi UUD 1945 dan seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Sebagai aparat negara, TNI dan Polri juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sehingga tidak boleh terpecah belah,” ujar Poengky saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (3/3/2022).

Poengky menyampaikan, TNI dan Polri sebagai aparat negara harus patuh menjalankan perintah. Mereka tidak boleh melakukan perlawanan atau pembangkangan. Mereka juga harus menyadari, kebebasan berekspresi memiliki batasan. Jika kemudian melanggar, pasti mereka akan mendapatkan hukumannya.

Dia juga menyoroti soal kedewasaan dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat di Indonesia yang menurutnya masih dalam tahap perkembangan. Fenomena itu tidak sebanding dengan kecanggihan dan kemudahan akses media sosial. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada masih kurang dihargainya perbedaan pendapat antarpihak, sehingga rentan terpecah belah.

“Di masyarakat saja kita sering melihat adanya perbedaan pendapat yang berujung perpecahan. Jangan sampai aparat negara juga terpecah belah,” ucap Poengky.

Diberitakan, Presiden Jokowi pada saat Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta beberapa waktu lalu meminta TNI-Polri menegakkan disiplin nasional. Dalam penyampaiannya itu, dia menyoroti soal adanya percakapan dalam WA Grup TNI-Polri yang salah satunya membahas penolakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

“Kalau tidak setuju IKN, apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA grup dibaca gampang,” kata Presiden Jokowi saat itu.


sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/...epat/?view=all