Zunita Putri - detikNews

Sabtu, 19 Feb 2022 13:28 WIB

Foto Logo LPDP: dok istimewa

Jakarta -

Sebuah video viral isinya menyebut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebelum jabatan direktur dipimpin oleh Dwi Larso dikuasai oleh kaum tarbiyah. Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto pun membantah.

Video yang berjudul 'LPDP Bukan Lagi Buat Tarbiyah' itu diunggah oleh Imam Besar Masjid Islamic Center of New York AS, Imam Shamsi Ali. Imam Shamsi mengunggah video itu sambil meminta LPDP meluruskan video tersebut.

"Ada yang bisa klarifikasi tentang LPDP ini? Setahu saya program ini terbuka tanpa ada sekat... video ini bisa misleading!" tulis Imam Shamsi di akun Twitternya, @ShamsiAli2, seperti dilihat, Sabtu (19/2/2022).

Terlihat dalam video itu ada seorang wanita menyebut LPDP yang berada di bawah Kemenkeu dikuasai oleh kaum tarbiyah yang mengutamakan suatu golongan tertentu. Wanita dalam video itu menyebut siswa yang mendapat beasiswa dan dikirim ke luar negeri itu bukan berdasarkan kecerdasan, tetapi yang dinilai saleh dan beriman, tetapi hal itu tidak terjadi lagi setelah LPDP dipimpin Dwi Larso

Penjelasan Dirut LPDP

Direktur Utama LPDP saat ini, Andin Hadiyanto, menegaskan video itu bukan dibuat oleh LPDP. Dia juga memastikan siswa yang mendapat beasiswa LPDP itu melalui proses seleksi.

"LPDP tidak pernah membuat dan mengedarkan video dimaksud. Pelaksanaan seleksi beasiswa sejak awal dilakukan dengan sistem dan tata kelola yang dapat dipertanggung jawabkan," ujar Andin saat dimintai konfirmasi.

Andin mengatakan, sejak angkatan pertama, hasil kelulusan seleksi beasiswa LPDP dan seterusnya, komposisi penerima beasiswa LPDP sangat beragam dari sisi suku, gender, serta agama. Jadi dia memastikan informasi dari video itu tidak benar.

"Kelulusan atas proses seleksi beasiswa LPDP ditentukan oleh prestasi serta dipenuhinya persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh LPDP," tegasnya.

Dia juga membantah bahwa LPDP dikuasai golongan tarbiyah. Sekali lagi, dia menegaskan seleksi siswa LPDP itu melalui proses seleksi yang transparan.

"Terkait isu LPDP 'pernah' dikuasai dan hanya mengutamakan golongan tertentu seperti dalam video tersebut adalah tidak benar," kata Andin.

"Perlu diketahui bahwa seleksi juga dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian potensi akademik yang diselenggarakan Pusmenjar Kemendikbud, dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan pewawancara dari akademisi di luar LPDP," imbuhnya.

Dia menjelaskan hasil penilaian seleksi dilakukan pemantauan oleh komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional. Menurutnya, selama satu dekade memberi pelayanan, seleksi beasiswa LPDP dilaksanakan dengan mengedepankan good governance, transparan, akuntabel, dan melibatkan pihak independen.

"Keberpihakan kami melalui program afirmasi sangat jelas, yakni hanya untuk kelompok yang sangat perlu untuk didorong, yakni penyandang disabilitas, prasejahtera, dan masyarakat daerah-daerah afirmasi," jelasnya.

sumber

ada yang bisa konfirmasi?