Ibarat pribahasa 'Sedia Payung Sebelum Hujan' Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI memperkuat pertahanan negara. Satu diantaranya, mobilisasi Komponen Cadangan (Komcad).

Komcad ini sudah jelas pasukan cadangan ini kekuatannya dari rakyat.

Jadi mereka (anggota Komcad) yang bergabung tidak merasa terpaksa. Mereka bergabung dari keinginan diri sendiri.

Berdasarkan keterangan Penasihat Senior Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Andi Widjajanto sudah jelas nih.

Bahwa Komcad yang diatur dalam UU PSDN tidak bersifat wajib militer, melainkan masih bersifat sukarela tergantung masing-masing masyarakat.

Sehingga, negara tidak bisa serta merta merekrut masyarakat sebagai Komcad apabila tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan.

Ini namanya kekuatan negara dari rakyatnya. Ketika negara mendapat ancaman rakyat bergerak dan membela.

Maka dari itu Komcad bentuk langkah Indonesia  membangun kesiapan untuk menghadapi ancaman perang tersebut secara dini.

Salah satunya dengan mobilisasi Komcad sebagai pengganda kekuatan.

Sebagai informasi, permohonan pengujian materiil UU PSDN diajukan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tiga warga negara Indonesia.

Empat LSM dimaksud adalah Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Para Pemohon mengujikan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU PSDN.

Kata Andi, Komcad sebagai langkah mengantisipasi  ketegangan antara China dan Amerika Serikat.

Hingga kini tak kunjung reda usai terpilihnya Joe Biden sebagai presiden AS.

Andi memperkirakan ketegangan antara China dan AS masih belum berkurang pada masa yang akan datang, meskipun terjadi perubahan ideologi kepemimpinan dari Partai Republik menjadi Demokrat di AS.

Di sisi lain, kata Andi, dalam rencana strategis (Renstra) tahap kedua yang telah berlangsung pada tahun 2000 sampai 2020 China telah mempersiapkan kekuatan untuk memenangkan perang di wilayah Laut Cina Selatan.

Kemudian dalam Renstra tahap ketiga pada 2020 sampai 2050, mereka akan kembali mempersiapkan kekuatan untuk menang dalam perang di dua titik sekaligus. 



Cnnindonesia.com