Jakarta, CNBC Indonesia - Perjudian berkedok investasi kian marak dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat yang mengalami kerugian pun semakin banyak.

Komisi VI DPR RI meminta agar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar segera bergerak. Namun, Lutfi mengungkapkan bahwa kewenangan untuk mengendalikannya ada di dua lembaga.

"Mereka masuk di grey. Jadi ketika itu transaksi keuangan dengan efek ada di OJK, ketika dengan komoditas di Bappebti," kata Lutfi dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/1/22).

Kewenangan antar lembaga itu yang membuat pengendaliannya seperti tidak terjaga. Bappebti Kemendag sendiri kerap memblokir ratusan situs binary option yang tidak jelas perizinannya, salah satu yang paling sering muncul adalah Binomo. Namun, seperti tidak kehabisan bensin, keberadaannya terus muncul.

"Mereka jalan sendiri di tengah, izin sekolah komputer tapi kumpulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana pake uang, itu ponzy, tangkapin semua, sudah selesai itu," jelasnya.

Keluhan mengenai semakin banyaknya situs binary option dilontarkan oleh anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih. Skema yang terlihat seperti investasi, namun kenyataannya judi.

"Ada judi berbentuk trading, terkenal di medsos dengan binary option. Bicara trading padahal judi, lalu tidak ada underlying asset-nya," kata Hakim.

Akibat maraknya fenomena ini, banyak masyarakat yang tertipu hingga harus kehilangan uang. Apalagi, iming-iming semakin kencang dengan dugaan terlibatnya influencer atau afisiliator pada binary option ini.

"Besar kemungkinan ada manipulasi. Bagaimana pengawasan Bappebti? Korbannya sudah banyak Pak. Enggak ada izinnya. Publik mesti tahu," sebut Hakim.

https://www.cnbcindonesia.com/market...angkapin-semua