WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI -Aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti akan kirimkan surat penghentian penyidikan atas kasusnya bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kuasa hukum Haris dan Fatia, Nurkholis Hidayat membenarkan bahwa kasus dugaan pencemaran nama baik itu kini sudah masuk ke tahap penyidikan.
Meskipun kata Nurkholis, sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang berawal dari konten Yotube berjudul 'Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!'.

Nurkholis mengatakan, sejak Desember 2021 lalu kliennya juga mendapatkan surat undangan pemeriksaan dari kepolisian atas kasus yang sudah naik ke penyidikan itu.
Namun, baik Haris dan Fatia meminta penjadwalan ulang agenda pemeriksaan karena tengah ada kegiatan lain.

Dalam pemeriksaan itu, Nurkholis menjamin dua kliennya masih diperiksa sebagai saksi dan statusnya belum naik menjadi tersangka.

"Tidak dijelaskan tersangkanya siapa, masih saksi tapi calon tersangkanya mereka berdua kan dalam posisi yang akan disangkakan," jelas Nurkholis dihubungi Kamis (6/1/2022).


Menurut Nurkholis, belum ditetapkannya seorangpun menjadi tersangka dalam kasus ini membuktikan bahwa tak ada unsur pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan Fatia dalam konten Youtube tersebut.

Sehingga apabila kasus ini tetap dipaksakan hingga penetapan tersangka maka akan ada mekanisme peradilan yang bisa diuji lewat gelar perkara atau praperadilan.

Sehingga dapat menguji penetapan tersangka dan menghentikan penyidikan

"Yang pasti kami akan segera kirim surat penghentian penyidikan kepada kepolisian setelah kami mengetahui kalau yang jadi tersangka adalah Haris Azhar dan Fatia," tuturnya.

Sebab kata Nurkholis, konten Youtube yang dipermasalahkan oleh Luhut hanya bagian dari kebebasan berekspresi dan tak ada niat mencemarkan nama baik siapapun.


Sebelumnya pada September 2021 lalu Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Pelaporan dilandasi dugaan pencemaran nama baik atas konten berjudul 'Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!'.

Dalam konten yang diunggah di akun Youtube Haris, Fatia sebagai pembicara membeberkan berbagai dugaan konflik ekonomi di Papua.

Banyak dukungan.

Haris Azhar sebelumnya mengaku mendapat banyak dukungan dari masyarakat atas konten youtube yang menyeret nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Haris mengatakan, usai konten itu diunggah, ia mendapatkan data-data tambahan terkait operasi militer di Papua.

"Banyak orang dukung untuk ungkap karena saya ketemu orang-orang yang sudah muak dengan praktek bisnis yang memang punya korelasi dengan kekuasaan," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (22/11/2021).

Kata Haris, banyak yang melapor kepadanya terkait kesulitan-kesulitan berbisnis apabila tak memiliki relasi dengan penguasa di negeri ini.

Hal itu kata Haris membuktikan bahwa konten youtube berjudul Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!' merupakan kepentingan publik dan tak terkait dengan pencemaran nama baik.
Dimana dalam setiap kepentingan publik menurutnya diperbolehkan untuk didiskusikan.

"Jadi apa yang saya diskusikan di youtube saya bersama Fatia adalah kepentingan publik. Bahwa saya dituduh dengan Pasal 310 ayat 1 hina orang segala macem itu enggak ada," tuturnya.


Sebelumnya mediasi Haris dan Fatia dengan Luhut gagal ketiga kalinya.
Mediasi gagal lantaran jadwal ketiganya tak pernah cocok sehingga tak pernah bertemu untuk mediasi.

https://wartakota.tribunnews.com/amp...yidikan?page=3

Berbanding terbalik dgn ocehannya di awal