Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara soal tudingan kalangan buruh bahwa dirinya sebagai gubernur rasa pengusaha. Buruh malalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sempat menyebut Ridwan Kamil sebagai 'gubernur rasa pengusaha'.

"Kepada buruh yang bilang itu, apa jawaban mereka terhadap tutupnya pabrik dan ribuan buruh yang di-PHK, mereka punya solusi nggak. Mereka bersimpati tidak dengan rekan-rekan buruh di (industri) padat karya yang di-PHK, industri-industri padat karya relokasi ke Jawa Tengah," tegas Ridwan Kamil di sela-sela Munas VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Ridwan Kamil yakin para buruh-buruh yang beranggapan demikian tak punya jawaban dan solusi. Padahal kenyataannya di Jabar sudah banyak pabrik tutup dan relokasi ke provinsi dengan upah yang lebih rendah seperti Jawa Tengah, beberapa pabrik di Jabar yang relokasi antara lain di Purwakarta, Bogor, Karawang, dan lainnya.


Pilihan Redaksi

UMK Jabar Tertinggi, Buruh Protes: Pengusaha Mau Tutup Pabrik
UMK Karawang Tertinggi Rp 4,59 Juta, Buruh Ngaku Belum Puas
Belum Puas UMK Rp 4,59 Juta, Buruh Mau Demo Besar-Besaran
Mau Didemo Buruh Soal UMK, Ini Kata Ridwan Kamil



"Saya kira mereka tidak punya jawaban, mereka menuntut tapi mereka tidak mempunyai empati kepada sesama buruh yang menganggur sekarang," katanya.

Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, pada 22 November 2019, merilis soal sikap KSPI yang mengecam gubernur Jawa Barat atas terbitnya Surat Edaran UMK 2020 Jabar. "Terbitkan Surat Edaran, KSPI Sebut Gubernur Rasa Pengusaha"


Iqbal menjelaskan, surat edaran tidak mengikat perusahaan, tetapi hanya bersifat sukarela. Ini tentu bisa jadi celah, bagi pengusaha untuk tak menerapkan UMK 2020 Jawa Barat.

"Dampaknya akan ada perusahaan yang tidak membayar UMK; karena yang namanya surat edaran tersebut boleh tidak dipatuhi," kata Iqbal.

"Kami juga menilai, ini adalah kebijakan yang secara sistematis akan menghilangkan UMK," tegasnya.

Sebagai bentuk protes terhadap Gubernur Jawa Barat, KSPI menegaskan bahwa buruh se-Jawa Barat akan melakukan aksi besar-besaran.

"Upah adalah urat nadi kehidupan bagi kaum buruh. Jika ini diusik, kaum buruh pasti akan keluar dari pabrik-pabrik untuk melakukan protes dengan cara turun ke jalan," tegasnya.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata.

Said Iqbal juga mengaku heran dengan sikap Gubernur Jawa Barat. Sebab mulai dari Gubernur DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara, semuanya menetapkan besaran UMK 2020 dengan Surat Keputusan Gubernur. Hanya Gubernur Jawa Barat yang menggunakan Surat Edaran.

"Ada apa di balik semua ini?" tanya Iqbal.