Sebut Putusan Anies Naikkan UMP DKI Tak Sesuai Aturan, Kemenaker Koordinasi dengan Kemendagri





JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan penetapan upah minimum di tiap daerah sesuai dengan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hal tersebut menyusul keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen jadi 5,1 persen.

"Kami mengimbau agar harus dilaksanakan sesuai PP 36/2021, karena itu amanat undang-undang. Kalau Kemnaker menegur, pasti ada wilayah yang harus ditaati dalam bernegara. Kami berkoordinasi dengan Kemendagri dalam hal ini," kata Chairul saat dihubungi, Senin (20/12/2021).

Baca juga: Saat Anies Banjir Pujian dari Buruh Usai Revisi UMP DKI Jakarta...

Adapun berdasarkan penghitungan dengan PP 36/2021, Kemnaker menetapkan rata-rata kenaikan UMP sebesar 1,09 persen.

PP 36/2021 tentang Pengupahan itu merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Chairul pun menyayangkan keputusan Anies Baswedan yang menaikkan UMP DKI Jakarta 2022 lebih tinggi daripada rata-rata yang ditetapkan Kemnaker. Ia menegaskan, kenaikan UMP pada 2022 mesti sesuai dengan formula baru dalam PP 36/2021.

"Kemenaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku. Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturannya," ucapnya.

Sementara itu, dikutip dari Kompas.id, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, kepala daerah yang menetapkan UMP di luar ketentuan PP 36/2021 akan dikenai sanksi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sanksi yang diatur di undang-undang itu berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen.

Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait dengan penetapan upah minimum. Dalam surat itu juga disampaikan sanksi kepada gubernur yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan kepada gubernur untuk mengikuti aturan upah minimum dari pemerintah pusat. Jika tidak, ada sanksi yang bakal mengintai.

"Ada sanksi diberikan ke kepala daerah yang tidak memenuhi kewajiban, akan dapat sanksi administrasi, dan ada di surat edaran (SE) tersebut dijelaskan sanksi teguran tertulis, jika aturan masih diabaikan kemudian sampai terberat sanksi pemberhentian sementara dan permanen. Ini mengacu ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014," kata Ida dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).

https://amp.kompas.com/nasional/read...ker-koordinasi