PD Harap Ambang Batas Capres Dihapus: Semoga MK Tidak Jadi 'Hamba' Cukong

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
PD Harap Ambang Batas Capres Dihapus: Semoga MK Tidak Jadi 'Hamba' Cukong

gabener.edan

15-12-2021 07:58

PD Harap Ambang Batas Capres Dihapus: Semoga MK Tidak Jadi 'Hamba' Cukong

Jakarta - Sejumlah pihak rama-ramai menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ambang batas presiden atau presidential threshold menjadi 0 persen.

Partai Demokrat setuju usulan tersebut dan meminta agar aturan presidential threshold 20 persen dihapuskan.

"Sejak awal, sebagai konsekuensi pileg dan pilpres serentak, kami dari PD mengusulkan threshold harus nol persen. Menolak threshold 20 persen atau 10 atau 5 persen," kata Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, Benny K Harman, saat dihubungi, Rabu (15/12/2021).

Benny menyebut terbentuknya aturan presidential threshold 20 persen di UU Pemilu 2017 karena adanya paksaan. Dia menyebut saat itu memang aturan itu dibuat agar menutup adanya kompetitor Jokowi selain Prabowo Subianto.

"Adanya norma ambang batas 20 persen itu dalam UU Pemilu 2017 lalu adalah 'paksaan' dari kekuatan politik oligarkis untuk menutup munculnya kompetitor Jokowi di luar Prabowo pada saat itu sebagai capres 2019. Khawatir muncul figur alternatif yang bisa kalahkan Jokowi," katanya.

Atas dasar itulah, Benny meminta agar aturan presidential threshold 20 persen itu dihapus. Dia menilai aturan itu menghambat persaingan sehat dalam pemilu.

"Norma ambang batas 20 persen mestinya dihapus karena ketentuan itu menghambat persaingan sehat dalam demokrasi elektoral. Persaingan sehat dalam demokrasi elektoral harus dijaga untuk dapat menjaga kualitas demokrasi itu sendiri dan tentu untuk menghasilkan pemimpin yang amanah," ujarnya.

"Semoga MK mau mengubah diri, tidak menjadi 'hamba' para cukong, tidak menyembah kekuasaan tapi tetap menjadi pengawal konstitusi dan demokrasi sebagai inti utama demokrasi," lanjutnya.

Senada dengan Benny, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut presidential threshold justru menghambat para calon pemimpin berkualitas. Menurutnya aturan ini juga bertentangan dengan fungsi partai politik.

"Rakyat berhak mendapatkan banyak pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kita tak kekurangan stok calon pemimpin bangsa yang berkualitas dan handal. Presidential threshold-lah yang selama ini menjadi hambatan bagi hadir dan tampilnya putra dan putri terbaik bangsa di panggung kepemimpinan nasional. Tak hanya membatasi pilihan rakyat, ini juga bertentangan dengan fungsi partai politik dalam hal rekrutmen kepemimpinan nasional," tuturnya.

Untuk diketahui, sejumlah pihak menggugat aturan presidential threshold ke MK agar turun menjadi 0 persen. Harapannya, semua partai bisa mengusung calon presiden (capres) tanpa terpasung persentase suara di parlemen.

Berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu tiket calon presiden hanya bisa diberikan kepada parpol/gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPR bisa mengusung capres. Atau parpol/gabungan parpol yang memperoleh 25 persen suara nasional.

Sejumlah pihak pun tidak terima dengan aturan itu dan mencoba menggugat. Beberapa di antaranya Rizal Ramli hingga Gatot Nurmantyo.

https://news.detik.com/berita/d-5855...rom=wpm_nhl_23

Quote:

JAKARTA. Yusril Ihza Mahendra, pemohon uji materi Undang Undang Pemilihan Presiden, mengatakan president threshold atau batas ambang pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen adalah kepentingan politik penguasa saat undang-undang itu diterbitkan.

Saat persidangan pendahuluan atau pemeriksaan perkara uji materi UU Pilpres di MK kemarin, Yusril dengan tegas mengatakan batas ambang pencalonan 20 persen tersebut adalah kerjaan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang saat itu memerintah.

"Tahun 2004 Undang Undang Pilpres menekankan hanya 10 persen untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Sekiranya tahun 2004 itu 20 persen, maka tidak ada dalam sejarah Indonesia presiden yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Yusril saat berdialog dengan hakim konstitusi di MK, kemarin.

Bekas Menteri Sekretaris Negara di era SBY (kemudian diganti pada 2007), mengatakan saat itu Partai Demokrat hanya mendapatkan 7,4 persen suara. Demokrat kemudian berkoalisi dengan Partai Bulan Bintang yang memperoleh 3,1 persen suara.

Dua partai tersebut kemudian mencalonkan SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla menjadi calon presiden dan wakil presiden 2004-2009.

"Ketika mereka sudah berkuasa mereka lupa mereka yang naikkan threshold itu menjadi 20 persen. Itu terjadi ketika Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla jadi presiden. Ada kepentingan apa mereka menaikkan itu 10 persen menjadi 20 persen," kata Yusril yang juga Ketua Dewan Syuro PBB itu.

Sekadar informasi, Yusril mengajukan judicial review UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Yusril mengajukan uji materi pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1) ayat (2) ayat (3) UUD 1945.

dah muka beton nih parta bemo demi si ahy nyapres.
Padahal mereka sendiri yg naikan PT dan di gugat yusril. emoticon-Wakaka

Yusril aja kalah di mk 2014.

emoticon-DP

Diubah oleh gabener.edan 15-12-2021 08:01

bangmansyur dan 12 lainnya memberi reputasi

1.7K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan