Utang jatuh tempo pemerintah pada 2022 mencapai Rp 443,8 triliun. Porsi tertinggi berada pada semester I-2022.

"Jatuh tempo utang tahun 2022 tersebar dari awal hingga akhir tahun, dengan porsi yang sedikit lebih tinggi di semester 1," ungkap Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/12/2021)

Keyakinan tersebut didasari oleh kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang kembali produktif. Di mana penerimaan negara tumbuh positif, jauh berbeda dibandingkan dengan 2020 yang alami kontraksi hingga 16%.

Penerimaan di 2022 ditarget mencapai Rp 1.846,1 triliun. Target tersebut belum mencantumkan dampak positi dari pemberlakukan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP), di antaranya kenaikan PPN dan program pengampunan sukarela alias tax amnesty.

Di sisi lain, Amir juga memungkinkan pelonggaran dari kewajiban pembayaran, misalnya melalui perpanjangan tenor utang jatuh tempo.

"Perpanjangan tenor utang jatuh tempo secara umum dapat dilakukan lewat mekanisme pasar dan merupakan tools yang digunakan di banyak negara. Misalnya pemerintah melakukan cash buyback atas utang jatuh tempo di 2022. Transaksi ini dapat mengurangi kupon (bunga utang) yang akan dibayar di thn 2022," terang Amir.

Kemenkeu juga bisa melakukan penukaran atau debt switch. Langkah yang sama pernah dilakukan pada tahun ini, yaitu menarik utang jatuh tempo dalam periode tertentu dan selanjutnya diterbitkan utang baru dengan tenor yang lebih panjang.

"Selain mengendalikan risiko refinancing, transaksi ini dapat disertai dengan penurunan kupon yang akan dibayarkan di tahun-tahun mendatang, demikian pula dapat menambah likuiditas di pasar," paparnya.

"Namun pelaksanaannya melalui mekanisme pasar dengan tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan, serta minat investor," tegas Amir.



Economist & Fixed-income Research Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menilai pengelolaan utang Indonesia sejauh ini sudah amat baik. Diharapkan tahun depan penerbitan utang baru bisa dikurangi seiring masih tingginya harga komoditas dan kenaikan penerimaan pajak serta besarnya saldo anggaran lebih (SAL).

Di samping itu kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, mengingat munculnya varian baru covid hingga kebijakan moneter pada negara maju. Salah satunya Amerika Serikat (AS) yang mampu mengguncang pasar keuangan global.

"Sebenarnya pasar memprediksi bahwa penerbitan utang bisa lebih rendah taun depan. Dalam kondisi defisit fiskal yang menurun, apalagi turunnya jauh hampir 1% dari PDB, penerbitan hutang seharusnya berkurang, bukan malah naik," kata Satria kepada CNBC Indonesia.

link



"Jatuh tempo utang tahun 2022 tersebar dari awal hingga akhir tahun, dengan porsi yang sedikit lebih tinggi di semester 1," ungkap Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/12/2021)