Gbr diambil dr jawapos.com

Lagi-lagi dapat share berita kriminal yang bikin perut mulas dan dada serasa diremas-remas.

Kalau kasus pencurian karena desakan ekonomi, bisalah kita menyalahkan masalah kesenjangan sosial dan berempati dengan situasi si pelaku, tapi kalau kasus-kasus macam pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan, rasanya tidak ada sudah ampun buat pelakunya.

Perut lapar memang ga bisa diisi tanah liat, tapi kalau si otong yang "lapar" karena kurang diasah, ya sonolah pakai tangan sendiri modal sabun atau shampoo.

Namun ada yang bikin lebih mual lagi, yaitu ketika membaca oknum-oknum penegak hukum yang mencoreng institusinya dengan berbagai kelakuan yang tidak mencerminkan keadilan dan statusnya sebagai pelindung masyarakat.

Baru kemarin membaca oknum penegak hukum yang merudapaksa pacarnya sampai hamil, lalu alih-alih bertanggung jawab, malah pacarnya dipaksa untuk menggugurkan kandungan.

Hari ini baca berita yang katanya ada korban rudapaksaan yang dipaksa berdamai dengan pelaku, oleh oknum yang menerima laporan.

Tagar #1hari1oknum, memang katanya ramai di medsos. Ada tagar juga #percumalaporpolisi. Entah bakal sampai kapan ramainya tapi menurut saya itu gejala-gejala sosial yang tidak baik.

Gbr diambil dr Pinisi.co.id

Menurut TS Pak Jokowi harus turun tangan secara langsung untuk membenahi instansi yang satu ini. Jangan sampai karena ulah oknum-oknum, nama instansi jadi rusak.

Apalagi kalau oknumnya banyak.

Selama ini Pak Jokowi lebih fokus pada menata masalah ekonomi (pembangunan infrastruktur, perbaikan UU usaha, dukungan dan pelatihan UMKM, dst).

Namun jangan lupa juga Pak, supaya ekonomi bisa berjalan, masyarakat juga butuh rasa aman dan kepastian hukum.

Kalau rakyat kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum, maka situasi sosial juga jelas akan jadi tidak kondusif dan akhirnya berefek negatif juga pada perekonomian negara.

Jangan biarkan kepercayaan rakyat yang masih tersisa, terus tergerus dengan berita-berita sumir tentang institusi penegakan hukum yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat ini.

Bukan berarti beritanya yang dibungkam, akan tetapi alangkah baiknya kalau pemerintah aktif menjalankan kebijakan yang jemput bola membersihkan institusi ini dari oknum-oknum.

Jangan tunggu viral dulu. Jangan kalah cepat dengan berita.

Sebelum jadi viral, sebelum jadi berita, pemerintah dibantu polisi yang baik harus lebih dahulu mencokok dan menjebloskan oknum-oknum ini ke balik jeruji besi.

Sehingga berita yang muncul bukanlah, "Seorang korban oknum bunuh diri karena, blablabla...."

Berita yang muncul di kemudian hari adalah, "Propam bertindak tegas menangkap seorang oknum yang didapati blablabla, oknum tsb bukan hanya terancam dipecat dari kesatuan tapi juga hukuman penjara 15 tahun karena menodai kehormatan institusi."

Jangan sampai cerita buruk di AS terjadi di Indonesia, di mana tingkat kepercayaan masyarakat sempat mencapai titik nadir sampai timbul demo yang menuntut dibubarkannya kepolisian.

Gbr diambil dr tribuneofthepeople.news

Tidak terbayangkan situasi sebuah negara tanpa kehadiran penegak hukum.

Namun jika terlalu banyak oknum penegak hukum yang merusak citra institusinya sendiri, tentu harus ada reformasi besar-besaran pada institusi tersebut.

Jika tingkat kepercayaan masyarakat sudah terlalu rendah, tentu butuh "tangan besi" dari pimpinan tertinggi institusi tersebut untuk melakukan pembersihan besar-besaran.

Kali ini saya berharap melihat Pak Jokowi marah.