Danai Pembangunan Ibu Kota Baru, Aset Negara Bakal Disewakan


Lidya Julita Kembaren, CNBC Indonesia
NEWS 26 November 2021 20:20

Gedung kemenkeu
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Luthfi Rahman
Jakarta, CNBC Indonesia -



Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan tetap dilanjutkan. Ini tercermin dari surat presiden yang disampaikan ke DPR RI serta anggaran yang disediakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan mengatakan, untuk mendanai proyek pembangunan IKN yang berasal dari APBN, pemerintah akan menggunakan uang dari aset negara. Terutama aset-aset yang berada di Jakarta.

Aset negara yang ada di Jakarta terdiri dari Gedung-gedung Kementerian/Lembaga hingga istana negara yang rencananya akan disewakan untuk membiayai mega proyek tersebut.



"Aset yang di Jakarta itu kami optimalkan supaya bisa mendapatkan dana untuk pembangunan di Ibu kota baru. Tidak selalu dijual, bisa juga kita kerja samakan dengan diberi waktu 30 tahun atau beberapa tahun, nanti uangnya digunakan di sana," ujarnya dalam media briefing DJKN, Jumat (26/11/2021).

Ia menyebutkan, aset negara di DKI Jakarta ada sekitar Rp 1.100 triliun. Sedangkan secara total aset pemerintah hingga akhir 2020 tercatat sebesar Rp 11.098 triliun.

Namun, Encap belum merinci gedung-gedung mana saja yang nanti disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak swasta dan mana saja yang akan dijual. Ini masih jadi pembahasan di internal pemerintah.

"Kami harus mengatur, kami tak ingin buru-buru. Kalau buru-buru seolah butuh uang malah harganya rendah. Jadi kami tidak mau mengganggu market, melihat pengoptimalannya seperti apa nantinya," kata dia.

Sebelumnya, dalam RKP 2022, Presiden Jokowi menyiapkan anggaran Rp 510 miliar untuk tahap awal pembangunan IKN baru. Selain itu, Jokowi juga telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersamaan dengan Surat Presiden (Surpres)

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...akal-disewakan

masalah 62 ganti pejabat ganti kebijakan ....
bahka uu pun bisa diganti