Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber atau cyber army untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Pembentukan cyber army itu pun lantas memicu pro dan kontra.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menjelaskan pembentukan tim cyber army untuk membela Anies ini sebagai bentuk dukungan untuk Jakarta yang lebih baik. Sebab, kata Munahar, banyak buzzer yang selalu mendiskreditkan dan mencari kesalahan Anies.

"Sementara ada oknum buzzer-buzzer yang kerjanya selalu mendiskreditkan dan mencari kesalahan Pak Anies, wajar kalau kita dukung dan men-support kinerja yang baik Pak Anies demi untuk Jakarta yang lebih baik ke depannya," kata Munahar saat dihubungi, Sabtu (20/11/2021).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut gagasan pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI merupakan bagian dari perkembangan zaman, di mana banyak warga dapat mengakses informasi melalui gawai pintarnya.

"Adanya tim siber ini diharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, sekaligus memberi edukasi dalam memilah informasi," kata Riza Patria seperti dilansir dari Antara, Minggu (21/11/2021).

Riza menjelaskan, pada zaman digital seperti saat ini, ada banyak media sosial sehingga tidak perlu membuat dan menyebarkan berita hoaks. Dia berpesan agar setiap informasi di media sosial harap dicermati dan dicek kembali sebelum kita menyebarluaskannya.

"Jika menyebarkan informasi salah, kita ikut berdosa dan bisa berurusan dengan aparat hukum," ujarnya.

Pro

Dukungan terhadap pembentukan cyber army untuk membela Anies itu pun bermunculan. Dukungan salah satunya datang dari Fraksi PAN DPRD DKI. PAN DKI menilai MUI memiliki peran penting untuk menjaga suhu politik.

"Langkah MUI ini kita sambut dengan baik, karena MUI ini pemersatu umat khususnya yang beragama islam. Islam di Indonesia sepembelajaran saya itu kan rahmatan lil alamin Islam tengah, wassatiyah. Jadi penting peran MUI menjaga suhu politik, terlebih di DKI," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani kepada wartawan, Jumat (19/11/2021).

Zita juga tak mempermasalahkan tim cyber army itu dibentuk untuk membela Anies. Menurut Zita, bukan soal pribadi Anies yang akan dibela. Namun terkait kebenaran informasi.

"Terkait bela Pak Anies, siapapun pasti dibela asal substansinya benar, dan yang dibela itu kebenarannya bukan soal individu. Saya rasa itu poinnya," ujar Zita.

Dukungan juga disampaikan Fraksi Gerindra DPRD DKI. Gerindra DKI mendukung hal itu asalkan masuk akal dan tidak berlebihan (lebay).

"Sebenarnya keberadaan buzzer ini kan sudah bukan hal yang gimana-gimana lagi ya. Jadi kalau MUI mau buat tim buzzer ya tidak jadi masalah juga, kan selama peruntukannya masuk akal dan tidak lebay alias berlebihan, sehingga dapat dinilai kurang pas dengan visi-misi MUI sendiri," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).

Hal senada disampaikan PKS. Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendukung rencana tersebut.

"Saya pikir jika berbagai hal yang kurang positif, bahkan yang negatif sekali pun juga disebarluaskan melalui medsos, bahkan memiliki cyber army sudah sepatutnya kebaikan lebih berhak untuk disebarluaskan," kata Bukhori saat dihubungi, Sabtu (20/11/2021).

Bukhori menyebut tidak jadi masalah jika MUI DKI ingin membuat cyber army selama dilakukan tanpa melanggar aturan. Menurutnya, inilah saat yang tepat agar pemerhati kebenaran bisa terlibat membela kebenaran.

"Dengan berbagai cara yang elegan dan tidak melanggar aturan perundang-undangan sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau MUI harus juga menggunakan media sosial," ucapnya.

Sementara itu, PPP lebih netral menyikapi pembentukan tim cyber army tersebut. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pembentukan itu tidak menjadi persoalan.

"Soal MUI bikin cyber army untuk bela ulama dari serangan buzzer tidak bisa dilarang dan tidak perlu juga jadi persoalan," kata Arsul kepada detikcom, Sabtu (20/11/2021).

Kontra

Tak hanya dukungan, kritik keras juga bermunculan buntut pembentukan tim cyber army untuk membela Anies tersebut. Kritik salah satunya datang dari PKB. Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai pembentukan tim siber itu tak lepas dari hibah Pemprov yang bernilai Rp 10,6 miliar.

"Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan," kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).

"Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?" sambungnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu beranggapan cyber army yang dibentuk MUI DKI itu berlebihan. Dia menganggap MUI DKI menjadi tunggangan demi kepentingan politik Anies.

"Pembentukan cyber army oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan ulama, menurut saya berlebihan, tidak proporsional, dan membuat MUI menjadi kuda tunggangan untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Sungguh ini merendahkan harkat dan martabat organisasi MUI itu sendiri," kata Luqman.

Luqman menyebut cyber army itu ditujukan untuk melindungi Anies, bukan melindungi ulama. Dia menyayangkan MUI lebih mementingkan Anies dibandingkan masyarakat.

"Saya melihat, pembentukan cyber army MUI sesungguhnya lebih ingin menunjukkan keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Kalaupun mereka bilang untuk melindungi ulama, itu hanyalah upaya politisasi ulama untuk kepentingan Anies Baswedan," ujarnya.

"Seharusnya MUI lebih menunjukkan pemihakan terhadap kepentingan rakyat, bukan penguasa. Menyedihkan!" tambahnya.

Kritik juga datang dari PDIP. Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah menilai pembentukan tim cyber army ini akan membuat warga Jakarta semakin terpolarisasi.

Ima menilai MUI DKI tidak perlu 'meng-endorse' Anies. Terlebih bila program atau hasil kerja Anies menyentuh persoalan di masyarakat.

"Jika memang program dan hasil kerja Pak Anies benar-benar menyentuh persoalan di masyarakat, maka tidak perlu sampai habis-habisan meng-endorse Anies seperti itu," kata Ima.

Menurut Irma, hal ini merupakan tindakan yang tidak elok. Sebab, menurutnya, MUI mendapatkan dana hibah dari pajak masyarakat, tapi justru tak memberikan timbal balik kepada masyarakat.

"Tidak elok rasanya mengingat setiap tahun MUI mendapatkan gelontoran miliaran dana hibah dari uang pajak masyarakat DKI, namun timbal baliknya bukan kepada masyarakat lagi," ujar Ima.

Ima juga menyinggung fatwa MUI yang mengharamkan kegiatan buzzer. Poin fatwa yang dimaksud Ima terkait memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.

"Dan ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan sendiri oleh MUI terkait buzzer," kata Ima.

Dia mengatakan yang saat ini diperlukan adalah MUI yang menjembatani warga untuk bersatu. Menurutnya, MUI seharusnya tak terlibat dalam politik praktis Anies.

MUI Bantah Cyber Army Terkait Hibah

Ketua Umum MUI DKI KH Munahar Muchtar menepis tudingan cyber army itu karena dana hibah Rp 10,6 miliar. Munahar mengatakan tim itu dibuat karena maraknya pemberitaan saat ini yang dapat memecah-belah, terutama umat Islam dan ulama.

"Maka ada inisiatif dari kami untuk coba buat semacam cyber army untuk meng-counter berita-berita tersebut, terutama dalam membela umat dan ulama atau dalam kata lain beramar makruf nahi mungkar karena itu adalah salah satu tugas MUI. Jadi tidak ada hubungannya dengan dana hibah," ucapnya.

Dia juga menyebut orang-orang yang mengaitkan hibah Rp 10,6 miliar dengan cyber army tidak mengenal MUI. Dia menyebut hibah itu bukan untuk pembentukan cyber army.

"Hibah hanya diperuntukkan melaksanakan program-program kerja serta operasional MUI dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, selanjutnya juga untuk tingkat kelurahan," ujarnya.

"Yang menghubungkan pembuatan cyber army dengan dana hibah itu hanya orang-orang yang tidak paham tentang MUI dan tugas serta program-program MUI," sambungnya.

https://news.detik.com/berita/d-5820441/panas-pro-kontra-mui-dki-bikin-cyber-army-untuk-bela-anies





"Yang menghubungkan pembuatan cyber army dengan dana hibah itu hanya orang-orang yang tidak paham tentang MUI dan tugas serta program-program MUI," sambungnya.

Tugasnya bikin fatwa bukan?