MUI DKI Jakarta Menyinggung Soal Anies Baswedan Sebagai Pahlawan Dunia Sehingga Sepatutnya Dilindungi Dari Serangan Buzzer. Cyber Army Juga Diminta Melindungi Ulama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengungkap rencana membentuk tim siber. Hal ini untuk menangkis serangan buzzer terhadap ulama serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Munahar Muchtar, dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi se-DKI Jakarta pada 11 Oktober 2021 silam. "Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena bidang infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi," tegas Munahar.

Munahar berharap bidang infokom dilengkapi dengan cyber army untuk membantu melawan para buzzer yang sudah meresahkan umat Islam. Infokom, menurut Munahar, tidak bekerja di mimbar tetapi dengan menyebarkan berita-berita positif di kanal resmi maupun media sosial MUI DKI.

"MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq itu haq. Saya punya prinsip, kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak ada tawar-menawar bagi saya," ujarnya.

Cyber army ini pun bukan hanya untuk melawan buzzer yang menyerang ulama melainkan juga membantu membela Anies. Bila buzzer mencari kesalahan Anies, maka infokom bisa menangkisnya dengan mengangkat keberhasilan sang gubernur.

"Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar.

Tentu saja seruan pembentukan tim siber ini menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari PDI Perjuangan DKI Jakarta yang menganggap langkah ini malah membuat warga Ibu Kota semakin terpolarisasi.

"Saya rasa tidak bijak membuat Jakarta semakin terpolarisasi seperti ini," ujar Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, Jumat (19/11). "Jika memang program dan hasil kerja Pak Anies benar-benar menyentuh persoalan di masyarakat, maka tidak perlu sampai habis-habisan 'meng-endorse' Anies seperti itu."

"Tidak elok rasanya mengingat setiap tahun MUI mendapatkan gelontoran miliaran dana hibah dari uang pajak masyarakat DKI, namun timbal baliknya bukan kepada masyarakat lagi," imbuh Ima. Malah ia kembali mengingatkan soal fatwa MUI terkait haramnya kegiatan buzzer alias memproduksi atau menyebarkan konten yang bertujuan mengaburkan kenyataan di lapangan.

"Ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan sendiri oleh MUI terkait buzzer," jelas Ima. Ketimbang terlibat dalam politik praktis Anies, Ima mendorong MUI untuk menjembatani persatuan warga.

"Apapun itu cyber army hanya akan semakin membuat warga Jakarta terpolarisasi. Yang dibutuhkan saat ini adalah MUI sebagai induk dari semua organisasi Islam, menjadi jembatan atau wadah seluruh warga untuk bersatu padu. Bukan malah terlibat dalam politik praktis Bapak Gubernur," pungkasnya.