Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut berkomentar mengenai aksi sejumah pendemo yang mengusir Kepala Staf presiden (KSP) Moeldoko saat aksi Kamisan di Semarang, Kamis (18/11/2021).

Lewat sebuah video yang tayang di kanal Youtubenya, Refly menyebut bahwa aksi pengusiran tersebut merupakan sebuah alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Refly juga mengartikan peristiwa tesebut sebagai bentuk ketidaksukaan masyarakat terhadap lingkar istana, termasuk KSP Moeldoko. 
  link alternatif S E N S O R 
"Ini alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi, artinya masyarakat tidak suka tidak senang dengan lingkar-lingkar istana termasuk Moeldoko," ujar Refly Harun dalam videonya, dikutip BeritaHits.id, Jumat (19/11/2021).

Dua gerakan blunder Moeldoko

Dalam videonya, Refly menyebut Moeldoko telah melakukan dua gerakan blunder yang pada akhirnya membuat masyarakat tak suka padanya.

"Apalagi Moeldoko menurut saya melakukan dua gerakan blunder yang tidak disukai masyarakat pastinya," ujar Refly.

Gerakan tersebut yang pertama adalah upaya pengambilalihan Partai Demokrat dari tangan AHY sebagai ketua, sedangkan yang kedua ialah somasi yang dilayangkan Moeldoko pada ICW (Indonesia Corruption Watch).

"Pertama adalah merebut kepemimpinan partai Demokrat, yang kedua menggugat atau mensomasi aktivis ICW (Indonesia Corruption Watch) walaupun tidak seheboh Luhut Binsar Pandjaitan tetapi masyarakat tentu belum lupa dengan hal seperti itu," ujar Refly.

Refly juga menyinggung soal festival HAM yang diselenggarakan pemerintah. Ia menilai festival tersebut bertolak belakang dengan sikap pemerintah terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Bagaimana mungkin kita membuat festival HAM tetapi pemerintah abai atau tidak mau menyelesaikan pelanggaran HAM, ya termasuk pelanggaran HAM 6 laskar FPI yang sidangnya tidak menyentuh aktor intelektual," lanjutnya.









sumber : suara