Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah sampai akhir September 2021 sebesar Rp 6.711,52 triliun. Di depan pelajar, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan utang tersebut dikelola dengan hati-hati.

"Kalian khawatir dan menanyakan utangnya banyak tidak bu? Rambu-rambunya ada, kita mengelola dengan pemahaman dan risikonya yang dikelola dengan hati-hati," kata Sri Mulyani dalam acara Kemenkeu Mengajar-6 yang dihadiri ribuan pelajar dari 342 sekolah secara virtual, Selasa (9/11).

Mengenakan baju putih, mantan Direktur Pelaksana tersebut tampak antusias menjelaskan mengapa negara harus berhutang kepada para pelajar yang bertanya.

Sri Mulyani mengingatkan jika hutang tidak selamanya berarti buruk.

"Bukankah utang itu jelek, nah untuk apa?Ada yang tanya, bu, kalau belanjanya saja dikurangi bisa?Bisa saja tapi kalau penerimaan kurang memang harus berhutang," tambah perempuan kelahiran Lampung tersebut.

Adapun posisi utang pemerintah saat ini Rp 6.711,52 triliun masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 5.887,67 triliun atau 88% terhadap total utang pemerintah.

Kemudian terdapat utang Rp 823,85 triliun atau 12% yang berbentuk pinjaman.

Per September, utang pemerintah setara 41,38% terhadap produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah menargetkan pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp 1.177,4 triliun, yang mana sebagan besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara.

Kepada pelajar Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan utang memang diperlukan untuk menutupi kebutuhan atas belanja pemerintah yang lebih besar dibandingkan target pendapatan negara.

Seperti halnya sebuah rumah tangga, negara juga harus belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, begitu Sri Mulyani mengibaratkan utang kepada para pelajar.

Meski demikian, penarikan utang ini tidak hanya untuk kebutuhan belanja saja.

Sri Mulyani mengatakan dana itu juga dipakai untuk pembiayaan investasi, termasuk penempatan dana abadi untuk pendidikan, kebudayaan dan penelitian.

"Supaya generasi muda nanti akan melihat ada dana yang bisa dipakai untuk kegiatan yang penting sekali. Sehingga generasi muda seperti kalian semua punya kesempatan untuk maju," kata menteri yang hampir tiap tahun masuk dalam daftar perempuan paling berpengaruh di dunia tersebut.

Untuk diketahui, dalam APBN 2021, pemerintah menetapkan pembiayaan anggaran sebesar Rp 1.006,4 triliun sebagaiamana target defisit tahun ini.

Pembiayaan anggaran ini terdiri atas sejumlah subkomponen.

Tiga subkomponen yaitu pembiayaan utang sebesar Rp 1.177,4 triliun, pemberian pinjaman Rp 400 miliar dan pembiayaan lainnya Rp 15,8 triliun.

Ketiganya berperan sebagai tambahan penerimaan dalam APBN.

Selain itu, pemerintah juga memiliki pembiayaan investasi sebesar Rp 184,5 triliun dan pembiayaan untuk kewajiban penjamin sebesar Rp 2,7 triliun.

Kedua subkomponen ini berperan sebagai pengurang atau pengeluaran dalam APBN 2021.

Meski demikian, target pembiayaan utang tahun ini kemungkinan besar tidak mencapai target.

Hal ini seiring kebijakan Sri Mulyani untuk menyetop penerbitan Surat Berharga negara (SBN) yang berarti pemerintah tidak akan menarik utang baru lewat lelang surat utang.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan memakai alternatif sumber pembiayaan lain yang dinilai sudah mencukupi untuk menutup defisit APBN tahun ini.

"Dua bulan ke depan kita tidak akan lagi mengeluarkan surat utang negara, karena kita masih punya Surat Keputusan Bersama (SKB) III dan penerimaan negara cukup banyak," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/11).

Ia memproyeksikan penerimaann negara sampai akhir tahun akan tinggi seiring lonjakan harga komoditas.

Kenaikan komoditas terutam sawit, tembaga, dan batu bara akan mendorong semua penerimaan negara naik baik dari perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) akan naik.

Di sisi lain, pemerintah juga punya SKB III dengan Bank Indonesia. Melalui kerja sama ini, bank sentral akan memborong obligasi pemerintah sebanyak Rp 215 triliun untuk memenuhi kebutuhan APBN 2021.

Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah masih punya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari APBN tahun lalu.

Pemerintah memiliki SiLPA sebesar Rp 245,6 triliun dari pembiayaan anggaran tahun lalu. Pemerintah juga mencatat terdapat Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesat Rp 388,1 trilin pada akhir tahun 2020.

link



Kepada pelajar Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan utang memang diperlukan untuk menutupi kebutuhan atas belanja pemerintah yang lebih besar dibandingkan target pendapatan negara.