Investor umumnya tidak tertarik dan tidak suka untuk berinvestasi di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya investasi di NTT proses perizinannya berbelit-belit.
"Keluhan itu masih ada sampai hari ini karena dalam suatu investasi proses izin itu ada kewenangan bupati, gubernur, dan dan pemerinta pusat. Sehingga masih ada kesulitan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Marsianus Jawa.

Advertisement

Marianus mengatakan itu dalam acara diskusi bertajuk “Meneropong Polemik di NTT, Investasi dan Konflik Agraria, Rakyat Bisa Apa?” pada Kamis (4/11/2021).

BACA JUGA

Gubernur Janji Permudah Izin Investasi di NTT

Selain Marianus, tampil sebagai pemateri dalam acara yang diselenggarakan Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Jakartaitu adalah Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika; pengamat Lingkungan, Rully Sumanda; dan Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman.
Marianus mengatakan, pihaknya mencoba untuk memberikan pelayanan secara baik kepada semua investor yang berinvestasi di NTT. “Namun, karena kendala seperti di atas mereka masih enggan,” kata dia.
Menurut Marianus, sampai pada triwulan III, realisasi investasi NTT capai 3,6 triliun dari target nasional 7,2 triliun. "Sampai pada triwulan III ini, kita baru mencapai 3,6 triliun dari target 7,2 target nasional. Target yang diberikan Kementerian investasi kepada NTT 7,3. Hari ini kita baru sampe 3,2 triliun," kata Marsianus.

BACA JUGA

Gelar Deklarasi, Ketua Jokpro 2024 Regional NTT: Semoga Tuhan Restui Jokowi-Prabowo

Selain itu, incremental capital-output ratio (ICOR) atau rasio modal output tambahan NTT untuk tahun 2020 belum ada lantaran pertumbuhan ekonomi NTT mengalami minus. Adapun data yang dihitung yakni tahun 2018.
"Untuk 2020 belum kita dapat karena pertumbuhan ekonomi kita minus sehingga kita tidak bisa hitung itu. Yang kita bisa hitung 2018, kita masih sampai pada angka 9,6, nasional 6," ujarnya.
Hal itu, kata dia, karena para investor mengalami kesulitan di bidang perizinan.



Konflik Agraria
Sementara Dewi Kartika mengatakan, dalam catatan KPA pada tahun 2020, NTT merupakan provinsi urutan kelima paling banyak menyumbangkan konflik agraria. "NTT pada tahun 2020 menjadi provinsi kelima yang menyumbangkan konflik agraria sejumlah 16 konflik agraria," kata Dewi.

BACA JUGA

Makin Banyak Investor Berminat Investasi di NTT

Adapun 16 konflik agraria itu terjadi di beberapa sektor, yakni sektor propeti, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan agribisnis.
Sementara terkait pihak yang terlibat, kata Dewi, yaitu Badan Otorita Pariwisata (BOP), PT Waskita Karya, PT Rerolan Hokeng, Pemprov NTT, kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ATR BPN.
Selain itu, Dewi juga menyoroti investasi pariwisata super premium Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Menurutnya, di Pulau Komodo terdapat 500 kepala keluarga (KK) yang kondisinya terancam akibat investasi. "Ini memang mengeksekusi kurang lebih yang akan mengancam 500 kepala keluarga yang ada di Pulau Komodo," ujarnya.
Dewi menegaskan bahwa terkait proyek-proyek maupun pembangunan yang hadir mestinya perlu ada dialog konstruktif antara pemerintah pusat maupun daerah.
Hal itu, lanjut Dewi, guna memastikan pembangunan tersebut tidak berdiri di atas proses-proses yang akan mengeksekusi atau menyingkirkan masyarakat adat, petani atau masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal dalam wilayah itu.
"Kadang seringkali dianggap masyarakat yang kontra terhadap pembangunan itu dianggap menolak pembangunan. Padahal, model pembangunan yang dikritisi," ucapnya.

BACA JUGA

Gubernur Harapkan Pengusaha Nasional Berinvestasi di NTT

Rully Sumanda menegaskan, perlu adanya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.
"Pengelolan SDA itu sudah seharusnya melibatkan masyarakat, bukan cuma karena faktor historis, tapi masyarakat ada di situ. Mereka nanti yang mengalami terlebih dahulu apabila ada kerusakan lahan, apabil ada kebakaran, apabil ada pencemaran kawasan, apabila ada konflik masalah tanah," ujar Rully.
Paradoks
Ferdy Hasiman mengatakan, pembangunan yang besar-besaran di Manggrai Barat merupakan paradoks.
Menurutnya, data investasi yang akan masuk ke Manggarai Barat sebesar 229 proyek dengan total nilai investasinya di atas Rp 90 triliun.
"Ke depan Manggarai Barat menjadi pusat bagaimana orang-orang grup lokal, grup-grup bisnis di pusat di sektor pariwisata, lalu grup-grup bisnis global itu akan melirik labuan bajo karena sudah ditetapkan sebagai pariwisata super premium," kata Ferdy.

BACA JUGA

Jokowi Ingin Labuan Bajo Ditata untuk KTT G20 dan ASEAN 2023

"Teman-teman di NTT sebenarnya merasa bangga. Jadi sebenarnya Presiden Jokowi menetapkan super premium sebagai sebuah brand yang sebenarnya bisa digunakan kalau Pemda, Pemprov menggunakan brand itu untuk kesejahtaraan rakyat, tetapi disutlah paradoksnya," lanjut Ferdy.
Lebih lanjut, Ferdy menyarankan soal pentingnya konektivitas antardaerah di NTT. Menurutnya, infrastruktur yang cepat akan mempengaruhi mobilitas manusia.
Mobilitas manusia yang tinggi, kata dia, akan mempengaruhi uang yang akan beredar ke pasar. Sementara bila konsumsi tingggi, maka ekonomi akan meldeak. "Itu tidak akan terjadi kalau dari Flores Timur (Flotim) sampai Manggarai Barat orang masih pake transportasi darat. Itu kelamaan," ujarnya.
Sayangnya, lanjut Ferdy, pemerintah daerah tidak pernah memikirkan untuk membangun sebuah mapping guna membangun kapal cepat dari Flores Timur (Flotim) ke Labuan Bajo.
Terkait Investasi yang besar-besaran di Labuan Bajo, Ferdy menegaskan kembali soal adanya paradoks pembangunan. Pasalnya, data BPS Mabar tahun 2020 mencatat angka kemiskinan sangat tinggi, lalu pendapatan per kapita masyarakat 416.000 per bulan.

BACA JUGA

Labuan Bajo Terus Bersiap Sambut KTT G-20 2022

"Gubernur NTT yang sekarang nggak sukses untuk mereduksi angka kemiskinan, karena gubernur sebelumnya juga angka kemiskinannya sekitar 19 sampai 21 persen," ujarnya.
Bahkan, dari 160-an desa yang ada di Manggarai Barat hanya satu yang diaktegorikan desa maju. "Coba bayangkan kabupaten super premium dengan indikator-indikator mikro seperti itu bagaimana jadinya," tuturnya.
Ferdy menambahkan, untuk tingkat pendidikan di Manggarai Barat masih terbelakang. "Angka buta huruf di Manggarai Barat 17 persen tidak sekolah, angka tamatan SD 41 persen, tamatan SMP 21 persen dan angka lulus SMA sampai doktoral hanya 27 persen," pungkasnya.



  
https://www.beritasatu.com/ekonomi/8...erizinan-susah


Sumber air su dekat