Pemerintah Indonesia dikepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermaksud memindahkan ibu kota negara (IKN) yang semula di Jakarta nanti akan dipindahkan ke Penejam Paser Utara.

DPR RI diperkirakan akan mengesahkan RUU IKN Baru menjadi UU tahun ini. Setelah resmi menjadi UU nantinya, pemerintah akan bisa melangsungkan proyek senilai Rp489 triliun (setara dengan US$34 miliar) sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno. 

Demikian ini, disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat konferensi pers terkait lokasi pemindaham ibu kota di Istana Negara, Jakarta 26 Agustus 2019 lalu.

Jokowi menyebut proyek relokasi ini akan membantu kegiatan ekonomi tersebar ke luar Jawa, sekaligus meminimalisasi kesenjangan pendapatan antara daerah terpadat di Indonesia itu dengan seluruh daerah lainnya.

Pulau Jawa, merupakan tempat bagi 60 persen dari populasi Indonesia dan berkontribusi terhadap lebih dari setengah PDB nasional. Di sisi lain, Kalimantan mencatatkan hanya sebesar 5,8 persen dari populasi dan menyumbang 8,2 persen terhadap ekonomi nasional.

Jokowi menganggap langkah tersebut diperlukan karena ibu kota saat ini di Jakarta, yang berpenduduk 10 juta jiwa, mengalami kemacetan lalu lintas, banjir dan polusi udara yang telah mencapai tingkat tidak sehat.

Bahkan, Jakarta juga akan terendam oleh air laut dengan cepat. Saat ini, dua per lima wilayahnya jatuh di bawah permukaan laut serta beberapa bagian terendam dengan kecepatan 20 sentimeter per tahun.

Kelompok lingkungan telah menyuarakan keprihatinan tentang potensi kerusakan hutan hujan Kalimantan. Pulau Borneo, rumah bagi spesies yang terancam punah seperti orangutan, telah kehilangan 30 persen hutannya dalam kurun waktu empat dekade. Sebagian besar hal itu untuk industri kertas dan pulp serta perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan rencana, kantor pusat lembaga negara akan dipindahkan secara bertahap dalam proses yang mungkin memakan waktu dua hingga empat tahun, kecuali Bank Indonesia (bank sentral) dan kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan, yang akan tetap berada di Jakarta sebagai pusat keuangan dan komersial.

Hanya seperlima dari biaya proyek ini berasal dari anggaran negara, dan sisanya berasal dari pendanaan swasta dan investor asing.

Lalu apa sebetulnya alasan dibalik pemindahan ibu kota tersebut?

Dikutip Pedomantangerang.com dari akun Twitter Sekretariat Negara, @KemensetnegRI berikut di bawah ini 6 alasan mengapa ibu kota negara perlu dipindah

1. Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.

2. Kontribusi ekonomi pe pulau terhadap PDB Nasional tidak merata

3. Krisis ketersediaan air di pulau jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur

4. Konversi jalan terbesar terjadi di pulau jawa

5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek 

Baca Juga: Sadis! Puluhan Orang Bacok Anggota Polisi di Medan

6. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi.

Selain itu, pemindahan ibu kota baru ke Penejam Paser Utara ini sebagai representasi dari identitas bangsa Indonesia yang ada empat.

Pertama, ibu kota baru sebagai Simbol Indentitas Bangsa

Kedua, ibu kota baru yang green, smart, beatiful dan sustainable.

Baca Juga: Prediksi dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Madura United vs Arema FC, 1 November 2021

Ketiga, ibu kota baru yang modern dan berstandar iternasional

Baca Juga: Hanya di Lazada 11.11, Diskon Terbesar Satu Hari! [Ads]

Keempat, ibu kota baru dengan tata kelola yang efisien dan efektif.***

https://pedomantangerang.pikiran-rak...FozcA..&page=3