Polda Papua menetapkan mantan Bupati Yalimo Lakyus Peyon jadi tersangka kasus korupsi bansos 2020 sebesar Rp 1 miliar. (Wilpret/detikcom)
Jayapura - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan mantan Bupati Yalimo, Papua, Lakyus Peyon (LP), sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2020 sebesar Rp 1 miliar.
"Saudara LP, yang merupakan Bupati Kabupaten Yalimo periode 2016-2020, menggunakan dana tidak sesuai peruntukannya," ujar Direskrimsus Polda Papua Kombes Ricko Taruna didampingi Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal dalam jumpa pers di Mapolda Papua, Selasa (26/10/2021).

Rico menjelaskan penyalahgunaan dana bansos itu terjadi pada 22 Juli 2020. Saat itu Pemerintah Kabupaten Yalimo melakukan pembayaran kepada perwakilan masyarakat dengan menggunakan dana bantuan sosial senilai Rp 1 miliar atas tuntutan denda oleh masyarakat.

"Jadi, saat terjadi pandemi COVID-19, pemda menetapkan beberapa orang yang positif COVID-19, lalu dilakukan karantina. Namun orang tersebut lari dari karantina dan akhirnya menuntut denda kepada pemerintah, sehingga dikeluarkanlah dana Rp 1 miliar untuk membayar denda tersebut," jelas Ricko.

Ditambahkan, ternyata, setelah hasil dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua, penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan kriteria pemberian bansos dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 1 miliar.

"Dalam kasus ini, kita sudah memeriksa 18 orang saksi, termasuk 3 saksi ahli dari Mendagri dan ahli hukum pidana," katanya.

Direskrimsus menambahkan, setelah penetapan tersangka, pada Senin, 25 Oktober 2021, pukul 20.00 WIT, penyidik Subdit Tipidkor Reserse Kriminal Khusus Polda Papua melakukan penangkapan dan penahanan terhadap LP, yang merupakan Bupati Yalimo periode 2016-2020.

https://news.detik.com/berita/d-5783...-bansos-rp-1-m

Jadi penyalahgunaan dana buat bayar denda dan kok gede banget dendanya 1 M
apakah hukum adat di sana atau emang ada permainan anggaran?