Ilustrasi sejumlah bangunan di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang yang diduga dibakar kelompok bersenjata awal pekan ini - IST
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pastor Dekan Dekenat Pegunungan Bintang (Pegubin), Gereja Katolik Keuskupan Jayapura, RD James Kossay, minta berbagai pihak yang menyoal peristiwa pembakaran dan pembunuhan tenaga kesehatan di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua membentuk tim dan melakukan investigasi independen. Investigasi independen untuk meletakkan duduk persoalan untuk menghindari opini bebas di media masa.

Pastor Kossay mengatakan itu melalui sambungan telepon pada Senin (20/9/2021) dari Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Bagi saya informasi yang beredar sangat sepihak. Kita perlu informasi dari investigasi sebelum ambil tindakan,”ungkap Kossay kepada jurnalis Jubi.


Kata dia, informasi yang beradar di masyarakat banyak versi. Versi peristiwa itu akibat kekecewaan atas pembangunan, pelayanan kesehatan yang dengan melontarkan stigma, dari lawan politik dengan pemerintahan kabupaten yang berkuasa hingga kelompok binaan pihak-pihak yang berpentingan.

Informasi yang beredar di media pemberitaan lain. Pihak pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan dan kelompok militer pro kemerdekaan juga berpendapat. TPNPB pun mengklaim peristiwa itu bagian dari revolusi tahapan kemerdekaan Papua.

“Ada video anak-anak yang beredar. Apakah benar mereka itu anak-anak yang berjuang di hutan? Saya tidak yakin mereka yang melakukan itu,”ungkapnya.

Kata dia, akibat pendapat yang berbeda menyebabkan masalah menjadi kabur. Opini liar pun terbangun bebas di media. Semua orang bicara dari sudut padangnya sendiri tanpa tahu akar masalahnya. Masalah sebab akibat pembakaran dan pembununnan itu.

Pihaknya sangat berharap, Komnas HAM, NGO, dan pemerintah membentuk tim pencari fakta independen untuk memastikan kasus yang mengorbankan nyawa tetapi juga untuk memperjelas opini bebas yang terbangun dari sebagai pihak sesuai kepentingannya itu.

“Saya menilaii semua pihak berpendapat bebas jadi kita sebagai tuan rumah perlu kasih informasi yang benar sehingga tidak ada tindakan yang berlebihan,” ungkapnya.

Kata dia, pihaknya menilai informasi yang beredar, opini yang terbangun bebas. Orang-orang bebas mengikuti dan mengambil tindakan untuk mengatasi informasi yang tidak jelas.

“Belum ada kejelasan, tidak usah kirim orang banyak-banyak ke sini. Bikin situasi tambah tengang saja,” ungkapnya tanpa mau menyebut siapa yang dimaksudkannya.


Pengacara HAM Papua, Gustav Kawer, mengatakan pihaknya mendukung pendapat gereja Katolik di Pegunungan Bintang. Karena, investigasi itu satu proses yang benar sesuai filosofi negara dalam menyelsaikan suatu kasus.

“Negara hadir menyelesaikan kasus bukan membuat kasus. Saya mendukung pendapat gereja Katolik itu,” ungkapnya kepada jurnais Jubi di Jayapura, Selasa (21/9/2021).

Gustav menilai informasi yang beredar di media masa dan media sosial opini liar berdasarkan informasi awal yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Informasi yang beredar sama seperti peristiwa pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya 2019 lalu.

“Setelah peristiwa itu, cepat sekali menyebut kelompok di hutan, masyarakat menerima informasi itu dengan cepat dan berpedapat. Faktanya, pembunuhan Pdt Yeremia Zanambani bukan kelompok di hutam. Sama peristiwa terbaru di Pegunungan Bintang,” ungkapnya.

Kata dia, itu memberi kesan negara ini berdiri tanpa regulasi yang jelas dalam menyelesaikan masalah. Negara yang tidak mempunyai landasan hukum dan lembaga-lembaga yang menangani kasus-kasus seperti ini di Papua. Kalau sesuai regulasi, negara harus mengungkap satu kasus sesuai proses pengungkapanya.

“Setiap ada kasus mesti diikuti dengan investigasi cepat, hasilnya diumumkan ke publik. Lembaga-lembaga hukum yang diberi wewenang memproses hukum sampai menghukum pelakunya,” ungkapnya.

Kata dia, opini liar dalam setiap peristiwa di Papua membuat mobilisasi pasukan liar ke Papua sangat tinggi. [B]Dirinya menyebut droping pasukan ke Papua liar, lantaran tidak ada proses pembahasan di pemerintah dan parlemen untuk mengirim pasukan ke wilayah konflik di Papua.[//B]

“Droping pasukan liar. Kirim tanpa ada pembahasan. TNI mobilitas pasukan ke mana-mana tetapi mengapa konflik tidak berubah? Ada apa ini,”ungkapnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari
https://jubi.co.id/papua-investigasi...a-kiwirok/amp/


Ada kecurigaan yang menyerang Nakes bukan KKB?