Foto: Asteroid Psyhe 16. (Photo : Photo Courtesy of NASA/Newsmakers)

Jakarta, CNBC Indonesia - Aktivitas penambangan ternyata bisa dilakukan di luar angkasa yakni dengan asteroid di sabuk Mars dan Jupiter. Kabar gembiranya, aktivitas tersebut bisa menghasilkan uang yang sangat banyak bahkan hingga ribuan triliun.

Menurut NASA, mineral pada asteroid setara dengan US$100 miliar atau Rp 1.433 triliun untuk tiap manusia di Bumi. Namun penambangan itu masih punya banyak masalah untuk dilakukan.

Yakni dari segi hukum di Bui belum ada kejelasan kepemilikan sumber daya yang ada di luar angkasa. Ini diucapkan oleh Ian Christensen, yang merupakan direktur program sektor swasta di Secure World Foundation.

Menurutnya, sebagian besar aturan mengenai antariksa masih bersifat ambigu. Selain itu juga undang-undang tersebut memiliki celah.

"Ada beberapa celah dalam undang-undang, dan beberapa hal perlu diklasifikasi untuk memberikan kepastian lebih pada undang-undang saat ini," kata dia, dikutip CNBC Internasional, Selasa (10/8/2021).

Hingga saat ini belum ada otoritas tunggal yang bertanggung jawab mengenai alokasi sumber daya. Sementara izin akan dikeluarkan oleh pemerintah pada pihak yang melakukan aktivitas di luar angkasa.

"Penegakan dilakukan oleh otoritas pemerintah nasional, namun otoritas luar angkasa khusus belum ada," ungkap Christensen.

Sementara itu, aturan ping komprehensif yang telah tersedia baru Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 yang dikeluarkan oleh PBB Namun masih ada kebingungan antar negara mengenai aktivitas di antariksa tersebut.

Analis sains dan teknologi di Stratfor, Rebeca Keller mengatakan pengguna sumber daya antariksa masih kabur. Selain itu masih ada perdebatan soal penggunaan oleh pemerintah dan ahli.

"Pemerintah dan bahkan para ahli di bidang ini masih memperebutkan penggunaan yang tepat dari sumber daya ini dan itu tetap jadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab," kata Keller.

Sejumlah perusahaan diketahui memiliki tujuan untuk pergi ke luar angkasa dan mendapatkan keuntungan. Hal ini juga yang membuat Keller mengeluarkan Imbauan pada pemerintah.

Kepada pemerintah Bumi diminta melakukan pembatasan dan pengontrolan kepentingan perusahaan swasta. Caranya bisa dengan melihat format aturan perjanjian perubahan iklim, yang meski dari penegakan hukum masih kurang namun dapat membawa beberapa pihak untuk duduk bersama.