Implementasi PPKM Darurat memasuki hari ke-11 sejak diterapkan 3 Juli 2021 lalu, namun suara sumbang di media sosial menggema. Mereka menagih janji bantuan sosial (bansos) yang disebut tak kunjung cair.

Ekonom UI Fithra Faisal menyebut kondisi ini menggambarkan bahwa anggaran negara belum merespons kondisi darurat meski

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun, Fithra menilai, hanya menyinggung percepatan, perpanjangan, dan data bansos tanpa merinci tambahan anggaran bansos yang akan digelontorkan.


Artinya apa? Anggaran ini masih didesain sebelum spike (lonjakan). Sebelum ada PPKM darurat. Jadi, dengan kata lain, business as usual kalau untuk antisipasi PPKM Darurat. Ini belum menunjukkan kedaruratan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/7).

Sri Mulyani, sambung Fithra, baru menyampaikan anggaran tambahan bansos PPKM Darurat pada awal pekan lalu. Nilainya mencapai Rp10,93 triliun untuk perpanjangan bansos tunai (BST), bantuan beras, dan diskon listrik.

Nilai itu dianggap jauh dari ideal. Hitung-hitungan Fithra, anggaran tambahan bansos seharusnya Rp30 triliun sampai Rp40 triliun. "Perhitungan saya, dalam sebulan kita butuh on top dari Rp10 triliun. Sekitar Rp30 triliun-Rp40 triliun lagi," jelasnya.

Bicara anggaran, ia menilai negara masih mampu memenuhi pendanaan bansos. Toh, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 mengizinkan defisit APBN melebihi 3 persen guna menangani pandemi.

Berarti, akar masalahnya bukan pada kemampuan keuangan negara. Justru, pokok permasalahan lambatnya pencairan bansos PPKM darurat adalah pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial.

Ia menuturkan DTKS yang belum diperbarui menghambat pencairan anggaran karena dana tersebut harus disalurkan secara efisien dan tepat sasaran kepada penerima manfaat. Kementerian Keuangan tak bisa asal menyalurkan dana tanpa data yang valid dan mutakhir.

"Kementerian Keuangan secara subliminal (tersembunyi) mengirimkan pesan kepada kementerian teknis lain, terutama Kementerian Sosial karena kita bicara bansos. Kenapa bansos lambat cairnya, bukan hanya bulan ini tapi bulan sebelumnya, karena datanya tidak update," terang dia.

Secara khusus, ia mengkritisi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang sibuk dengan urusan mikro. Ambil contoh, baru-baru ini ia menegur ASN di Kota Bandung lantaran tidak mempersiapkan dapur umum dengan baik. Sebaliknya, Risma melewatkan tanggung jawab besar soal pemutakhiran DTKS yang jadi acuan penyaluran bansos.


Berarti Kemensos gagal dalam upgrade data bansos, gagal dalam melaksanakan tugas yang sebenarnya, yaitu penyaluran bansos. Mensos mengerjakan hal-hal yang terlalu mikro, sehingga kehilangan big picture-nya. Kesana kemari marahin orang, di sisi lain kerjaan yang paling prioritas, yakni pemutakhiran data lagging (tertunda), makanya Kementerian Keuangan tidak bisa ngapa-ngapain," ucapnya.

Ia menuturkan kondisi ini tidak bisa disepelekan karena akan berdampak pada masyarakat serta perekonomian secara umum. Apabila bansos tak kunjung cair, maka masyarakat yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian terpaksa keluar rumah mencari nafkah.

Imbasnya, pelaksanaan PPKM darurat tidak akan efektif, lonjakan kasus covid-19 pun tak kunjung reda. "Lebih parah lagi, kemiskinan semakin parah karena mereka kehilangan sumber pencarian, kalau kondisi ini terus berlarut-larut," imbuh Fithra.

Dalam skenario terburuk, lanjutnya, keadaan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka menengah panjang tidak bisa kembali ke level normal, yakni 5 persen-an.