Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) prihatin atas banyaknya tokoh agama yang wafat di masa pandemi COVID-19. Ia meminta pemerintah membantu melindungi para tokoh agama dari penularan COVID-19, melalui vaksinasi dan upaya lainnya.
Hidayat mengulas, berdasarkan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU) hingga 4 Juli 2021, setidaknya 584 kiai wafat selama pandemi. Menurut Hidayat, jika ditambahkan data habaib, kiai, ulama, ustaz yang wafat di masa pandemi COVID-19 dari ormas Islam lain selain NU, maka jumlahnya lebih banyak lagi.

Terkait hal itu, Hidayat mendesak Kementerian Agama lebih serius melakukan percepatan vaksinasi bagi tokoh agama, kiai, dan santri. Ia juga mendorong pesantren, Baznas, dan lembaga terkait untuk memperbanyak program beasiswa bagi santri sebagai calon ulama, dalam rangka meningkatkan program kaderisasi kiai dan ulama.

"Pemerintah khususnya Kemenag harus serius bantu dan lindungi tokoh agama, kiai dan santri, karena COVID-19 sudah menjatuhkan korban dari banyak tokoh agama dan ulama, juga sudah banyak masuk ke pesantren-pesantren tempat para kiai mengabdi. Apalagi, COVID-19 varian Delta ini lebih ganas, cepat menyebar, dan penularannya masih terus meningkat," kata Hidayat, Selasa (6/7/2021).

"Seharusnya amanah UU Pesantren yang disahkan 2 tahun lalu yakni pendampingan pemerintah kepada pesantren dijalankan dengan lebih maksimal sehingga paparan dan dampak COVID-19 terhadap kiai dan santri bisa diminimalisir," sambung Hidayat.

Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan agama ini menjelaskan, dalam Pasal 11 UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan pemerintah pusat dan daerah dapat memfasilitasi pesantren untuk memenuhi aspek kesehatan di Pesantren. Ketentuan pasal ini, menurutnya penting dijalankan oleh pemerintah dalam rangka menjaga fungsi dakwah pesantren tetap berjalan di tengah Pandemi COVID-19.

Hidayat menambahkan, sesuai Pasal 42 UU Pesantren, pemerintah pusat dan daerah dapat berperan melalui kerja sama program, fasilitas kebijakan, dan pendanaan. Adapun di antara bentuk program perlindungan pesantren adalah penyuluhan, pendampingan, akses ke rumah sakit, termasuk vaksinasi bagi lingkungan pesantren agar para kiai dan ulama yang bermukim di pesantren bisa lebih terjaga kesehatan dan keselamatannya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menjelaskan, pemerintah perlu melindungi kiai/ulama karena mereka berjasa besar terhadap kemerdekaan dan keberlanjutan NKRI. Ia mengulas, dalam peristiwa 10 November yang kemudian dinyatakan sebagai Hari Pahlawan sangat terkait dan merupakan resonansi langsung dari Fatwa/Resolusi Jihad oleh KH Hasyim Asyari.

Saat itu, jelas Hidayat, para kiai, habaib, dan santri menyuarakan semangat jihad cinta Tanah Air dan agama melawan penjajah Belanda yang akan kembali menjajah Republik Indonesia.
Para kiai dan ulama juga terlibat aktif dalam melawan serangan pengkhianatan dari PKI.
Bahkan mereka tak segan berkorban nyawa demi kembalinya kestabilan Negara.

Perjuangan para kiai dan ulama, ditegaskan Hidayat, turut berjuang dalam urusan pendidikan dan ekonomi melalui madrasah dan program pemberdayaan umat, sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Mereka juga berkontribusi besar dalam mencegah aktivitas demoralisasi rakyat dalam bentuk miras, zina, korupsi.

"Penting agar para tokoh agama, kiai yang masih bertahan dari dampak COVID-19 agar betul-betul dijaga kesehatan dan keselamatannya. Pemerintah bisa ambil peran, juga para Amil Zakat baik itu Baznas maupun LAZ perlu meningkatkan program beasiswa untuk santri sebagai pelanjut estafet perjuangan dakwah para Ulama yang sudah wafat.
Agar bangsa ini tetap mensyukuri berkat dan rahmat Allah yang hadirkan kemerdekaan Indonesia, dengan terjaganya para ulama yang sebarkan Islam Rahmatan lil alamin untuk terus berkontribusi bagi bangkitnya jiwa raga kemajuan Indonesia yang beradab, adil dan makmur," urai Hidayat.

https://news.detik.com/berita/d-5633...rom=wpm_nhl_15

Model pemikiran kaya ginian kog bisa jdi MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

Harusnya nih org bergelar anggota MPI bkn anggota MPR