Bagi kamu yang gemar bepergian, apalagi ke luar negeri, tentu ada kalanya kamu harus menukarkan uangmu dengan mata uang negara tujuan. Apakah selama ini kamu sudah memperhatikan tingkat kredibilitas tempat penukaran uang (money changer) langgananmu?

Bila belum, sebaiknya lakukan pengecekan ulang untuk mengetahui legalitasnya. Hal ini juga menjadi langkah pencegahan dari penipuan. Bank Indonesia (BI) baru saja mengumumkan bahwa ada 612 penyedia jasa penukaran uang yang belum memiliki izin.

Menurut catatan BI, saat ini baru ada sekitar 1.064 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asinga Bukan Bank (KUPVA) yang memang memiliki izin. Oleh karenanya, bank sentral menghimbau pada para pelaku usaha KUPVA BB untuk segera mengurus perizinan paling lambat hingga April 2017.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean mengatakan, mayoritas KUPVA BB tidak berizin berasal dari lima wilayah, antara lain Lhoksumawe, Bali, Kalimantan Timur, Kediri dan Jabodetabek per Oktober 2016.

“Dari seluruh KUPVA BB baik yang berizin maupun tidak berizin, ada lebih 10 yang kita pidana. Makanya kita himbau supaya yang tidak berizin cepat mengurus izin,” ujar Eni baru-baru ini.

Jika dibagi per wilayah dari total KUPVA yang legal, berdasar data Desember 2016, Jabodetabek punya KUPVA BB terbanyak mencapai 404 unit atau 38%. Sementara Kepulauan Riau sebanyak 153 kantor pusat atau 14% dari total penyebaran, Bali 141 kantor, Serang 57 kantor pusat, Sumatera Utara 52 kantor pusat dan provinsi lain sebanyak 257 kantor pusat.

Sementara, dari jumlah transaksi hingga kuartal IV 2016, tercatat sejumlah Rp 257,47 miliar transaksi penukaran valas melalui KUPVA BB. Jumlah nilai transaksi hanya naik 2% secara tahunan dari tahun (yoy) sebelumnya Rp 253,05 miliar.

Padahal, pada akhir 2015, peningkatan transaksi KUPVA BB cukup signifikan mencapai 23% yoy.

Sumber : http://smart-money.co/lifestyle/jang...-money-changer